| Pengawasan Terganjal Juklak dan Juknis |  |  |  |
| Senin, 02 Maret 2009 | |
| PENERAPAN status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri ternyata belum diiringi aturan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan Free Trade Zone (FTZ). Bahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kepri Nasar Salim pun mengaku belum dapat bekerja maksimal di kawasan FTZ karena belum menerima juklak dan juknisnya. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar