| Selasa, 6 Januari 2009 | 08:22:35 | |
| Batam (BCZ) Pengungsian Camp Vietnam merupakan salah satu objek wisata yang masuk dalam Visit Batam 2010 yang terletak di Galang itu mulai dibenahi. Baca selengkapnya... |
Selasa, 06 Januari 2009
Batam Zyber Zone
Dahlan: Objek Wisata Tidak Perlu Mewah
Batam Pos
Deflasi Batam Tertinggi Se-Sumatera
| Selasa, 06 Januari 2009 | |
| JAKARTA (BP) - Tingkat inflasi di Batam ternyata relatif terkendali meskipun krisis perekonomian masih menggejala. Bahkan pada Desember lalu, Batam mengalami deflasi atau periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Meski bukan deflasi yang tertinggi dibanding kota-kota di seluruh Indonesia, namun angka deflasi di Batam adalah yang tertinggi diantara kota-kota di Sumatera. Baca selengkapnya... |
Batam Pos
Batam Minta Komitmen yang Jelas dari Pusat
| Selasa, 06 Januari 2009 | |
| Kadin Soal Status FTZ Secara de jure Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sudah Free Trade Zone (FTZ). Namun, sampai saat ini belum jelas pelaksanaan FTZ tersebut, terlebih lagi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Batam belum dicabut. Akibatnya, sampai kini status FTZ Batam belum jelas-jelas juga. |
Tribun Batam
| Siswa Gratis Naik Pompong |  |  |  |
| Selasa, 06 Januari 2009 | |
Pemko Batam Tanggung Biaya Anak PulauDahlan Serahkan Bantuan ke Korban Puting Beliung
|
BATAM, TRIBUN- Anak-anak sekolah antar pulau di wilayah kecamatan Galang tidak perlu lagi membayar biaya transportasi saat pergi ke sekolah. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, telah memerintahkan Camat Galang dan Lurah se-kecamatan Galang untuk mendata anak-anak yang pergi ke sekolah dengan menggunakan pompong agar biaya transportasi ditanggung pemerintah.Tribun Batam
| Kami Selidiki Asuransi Penumpang | | | |
| Selasa, 06 Januari 2009 | |
Polda Kepri Cium Indikasi tak BeresBATAM,TRIBUN-Diam-diam, Polda Kepri mulai menyelidiki penerapan asuransi kepada penumpang kapal internasional. Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kepri mencium indikasi permainan dalam masalah ini. |
Batam Pos
Wako Beri Bantuan Uang dan Material
| Selasa, 06 Januari 2009 | |
| BATAM (BP) - Hingga kemarin, banyak bantuan yang mengalir bagi warga yang terkena musibah puting beliung di RT 01-02 RW II, Tangjungkertang, Galang. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan pun turut memberikan bantuan berupa uang dan beberapa material bangunan, seperti seng dan kayu. Baca selengkapnya... |
Antara News
BEA DAN CUKAI KURANG RESPON FTZ
Tanjungpinang, 6/12 (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR, Harry Azhar Azis menilai Ditjen Bea dan Cukai kurang merespon kebijakan pemerintah yang menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ)."Bea dan Cukai berkeras memandang FTZ itu semacam penyeludupan yang dilegalkan. Itu sama saja menghina undang-undang," kata Harry yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR.
Dia menyatakan, FTZ diatur berdasarkan UU nomor 44/2007. Itu merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang dilindungi undang-undang sehingga semua pihak, termasuk aparat Bea dan Cukai wajib melaksanakannya.
"Jangan gara-gara kelemahan aparat itu (Bea dan cukai) sehingga peraturan tidak dilaksanakan," ujarnya.
Kebijakan ekonomi berupa FTZ telah dilaksanakan di Amerika, hasilnya menguntungkan negara dan masyarakat.
"Teori FTZ itu melekat dengan kebijakan menurunkan tarif untuk menumbuhkan transaksi ekonomi sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara. Roda perputaran ekonomi bergerak cepat," ujarnya.
Harry menyatakan, kemungkinan terjadi benturan hukum antara aparat yang melaksanakan FTZ dengan pihak Bea dan Cukai.
Benturan hukum itu terjadi apabila aparat Bea dan Cukai menangkap barang bebas pajak yang keluar dari wilayah khusus ekonomi Batam, Bintan dan Karimun.
"Barang yang dikirim dari Batam menuju Bintan saja ditangkap. Termasuk dari Bintan menuju Tanjungpinang, yang bukan wilayah FTZ juga akan ditangkap," katanya.
Harry merasa aneh dengan kinerja aparat Bea dan Cukai jika tetap memandang FTZ sebagai penyeludupan yang dilegalkan, karena barang-barang yang keluar/masuk dari Singapura menuju Bintan dan Batam tidak ditangkap.
"Itu unik dan perlu diselidiki," katanya.
Harry mengatakan, hingga sekarang FTZ belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat Batam.
"FTZ sudah memasuki wilayah eksekutif karena undang-undangnya sudah disahkan," katanya.
Batam Pos
Buat Kamp Vietnam seperti Acropolis
| Selasa, 06 Januari 2009 | |
| Visit Batam 2010 BATAM (BP) - Tahun 2009, menjadi tahun persiapan terakhir bagi Pemerintah Kota Batam dalam menghadapi Visit Batam 2010 mendatang. Salah satu tujuan wisata pertama yang akan diperkenalkan ke dunia internasional, yakni Kamp Sinam, eks pengungsi Vietnam di Pulau Galang. ”Tahun ini kita mulai menjual daerah ini sebagai tempat wisata bersejarah ini ke dunia internasional,” ujar Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Information Center Perawatan Sinam, Pulau Galang, Senin (5/1) kemarin. |
Langganan:
Komentar (Atom)
