Tribun Batam

Harapan Setelah PP 63 Dicabut

Sabtu, 10 Januari 2009

WAPRES Jusuf Kalla mendesak pencabutan PP 63/2003 yang mengatur soal pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan menerbitkan peraturan pengganti dan semua kelengkapannya dalam dua minggu ke depan, sejak Kamis 1 Januari 2009, agar implementasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam bisa berjalan. Kabar itu tentu menggembirakan bagi seluruh warga Kepri. Karena itulah harapan yang sudah lama dirindukan namun selalu terbentur berbagai kepentingan sehingga eksekusinya berlarut-larut. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Mustofa Bantah ’’Uang Suap’’

Sabtu, 10 Januari 2009

KETUA Otorita Batam Mustofa Widjaja, membenarkan adanya SK pemberian bantuan honor tim konsultasi dan pengawasan layanan Hang Nadim, masing-masing Rp1,5 juta, potong pajak. Honor tersebut diberikan kepada 10 orang, termasuk tiga pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB). Menurutnya, SK tersebut memiliki dasar hukum kuat. ”Tentu saya menimbang ini dan itu. Yang pasti dasar hukumnya hingga SK itu dikeluarkan cukup banyak. Saya tak hafal,” kata Mustofa yang mengaku sedang berada di Jakarta, saat dihubungi per telepon, kemarin. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Asron Cuma Buat Laporan Lisan

Sabtu, 10 Januari 2009

TERNYATA bidang tugas tim dalam pengawasan dan advokasi terhadap pelayanan konsumen di Bandara Hang Nadim, tidak mempunyai aturan yang jelas. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB), Asron Lubis mengaku, selama ini mereka tidak pernah membuat laporan tertulis atas pengawasan yang mereka lakukan terhadap pelayanan Bandara Hang Na-dim. Menurutnya, selama ini YLKB hanya memberikan laporan lisan saja, jika ditemukan ada permasalahan pelayanan di bandara internasional tersebut. Baca selengkapnya...