| Sabtu, 03 Januari 2009 | |
| TANJUNGPINANG - Program Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Bintan dan Karimun terancam gagal menyusul habisnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.60/2005 untuk Kawasan Wisata Bintan dan KMK No.61/2005 untuk kawasan Industri di Karimun sejak 31 Desember 2008. Dengan dicabutnya 2 KMK itu maka mulai 1 Januari 2009 di dua wilayah diberlakukan bea masuk barang. KMK No.60/2005 mengatur tentang pembebasan pajak untuk barang-barang yang berkaitan dengan pariwisata di wilayah Bintan. Sedangkan KMK No.61/2005 mengatur pemasukan barang spesifik ke wilayah Karimun. Seiring habisnya masa berlaku KMK 60 dan 61, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengawasan Pemasukan Barang dari dan ke kawasan FTZ hingga kini juga belum diterbitkan pemerintah pusat. Baca Selengkapnya... |
Sabtu, 03 Januari 2009
Sijori Mandiri
FTZ Bintan dan Karimun 'Gagal'
Batam Pos
Pemko Rekrut Ribuan Personel Linmas
| Sabtu, 03 Januari 2009 | |
| Untuk Amankan Suara di TPS Pemerintah Kota Batam akan menerima ribuan personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau Pertahanan Sipil (Hansip) untuk pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Batam pada Pemilu 2009 mendatang. Penerimaan ribuan personel Linmas itu dilakukan melalui kelurahan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). |
Batam Pos
Cek Fiskal Cukup Satu Kali
| Sabtu, 03 Januari 2009 | |
| BATAM (BP) - Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Batam, Fachrul Rozi, yang berjaga di Pelabuhan Feri Internasional Batam Centre, kemarin mengatakan, ke depan, pemeriksaan fiskal cukup dilakukan satu kali. Jika calon penumpang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), seterusnya tak perlu menunjukkan NPWP atau melaporkannya setiap kali akan berangkat. Baca Selengkapnya...
|
Langganan:
Komentar (Atom)
