Jangan sampai PHK Meluas

Written by anto

Rabu, 24 Desember 2008

Pemko Harus Ambil Sikap BATAM, TRIBUN- Rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja di Batam yang disampaikan Apindo, membuat anggota DPRD Fisman Gea bersuara. Dia meminta Pemko harus bersikap menanggapi pernyataan itu. “Pemko tidak boleh tinggal diam atas pernyataan itu. Jangan sampai terjadi PHK besar-besaran karena akibatnya bisa sangat luas,” kata Fisman. Dia menilai pernyataan itu merupakan suatu sikap arogansi dari pengusaha yang mengatasnamakan krisis untuk mengorbankan pekerja. Pengusaha seharusnya sadar bahwa tanpa pekerja suatu perusahaan tak akan mampu melakukan apa-apa. “Kalau memang sepi order bukan berarti harus melakukan PHK. Ini adalah bahasa intimidasi pengusaha terhadap pekerja yang sedang gencar-gencarnya menuntut kenaikan upah kepada pemerintah. Jika ada perusahaan yang merumahkan pekerjanya, haknya sesuai kontrak harus tetap menjadi kewajiban,” ujarnya, Selasa (23/12). Kalau memang demikian, kata dia, pemerintah harus tegas untuk menjalankan undang undang. Jangan sampai pemerintah justru berada di bawah kendali pengusaha sehingga kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh pengusaha. Perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan PHK besar-besaran juga harus diaudit kemampuan keuangannya apakah benar-benar sudah tidak mampu lagi sehingga harus melakukan PHK. Yang harus dievaluasi kata dia, sistem kontrak kerja yang selama ini diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan, dan itu adalah tugas dari dinas tenaga kerja. Semua pekerja dikontrak dengan jangka waktu, mungkin saja PHK yang dimaksud kontrak pekerja habis dan tidak diperpanjang lagi. Bila itu terjadi tambahnya, perusahaan-perusahaan yang selama ini merekrut pekerja dari luar Batam harus bertanggungjawab untuk mengembalikan mereka ke daerah asal mereka masing-masing. “Contohnya saja dalam penetapan UMK, pekerja menuntut agar ditetapkan sesuai undang-undang. Namun, pengusaha berusaha mempengaruhi pemerintah untuk melawan undang-undang tenaga kerja dalam penetapan itu dengan tidak menaikannya sama sekali,” katanya.Menurutnya, itu sama dengan pengusaha mencoba mengambil alih kekuasaan pemerintah.(elc)