Tribun Batam

Kami Tertarik dengan Batam Pengusaha Rusia Jajaki Investasi FTZ Jumat, 27 Pebruari 2009

BATAM, TRIBUN- Puluhan pengusaha asal Rusia berdialog dengan Otorita Batam, perbankan dan perusahaan telekomunikasi dalam rangka penjajakan investasi di Batam. Rombongan tersebut hadir ke Batam bersama Dubes Indonesia untuk Rusia, Hamid Awaluddin, mulai 25-27 Februari. Para pengusaha Rusia tersebut dibawa oleh Russian Academy of Business National Investment Agency yang dipimpin Ms Irene Galburina, sebagai balasan kunjungan promosi BP Kawasan Batam beberapa waktu lalu. Dalam dialog di Bida Marketing OB, Kamis (26/2), mereka antusias ingin berinvestasi di Batam.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

Lahan FTZ Dompak Mau Dibebaskan

Jumat, 27 Pebruari 2009

TANJUNGPINANG(BP) — Wali Kota Tanjungpinang Dra Hj Suryatati A Manan menekankan pentingnya pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di ibukota Provinsi Kepri ini. Untuk itu, Badan Pengelolaan Kawasan (BPK) FTZ Tanjungpinang harus bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan pelaksanaan FTZ tersebut. Ini menjadi tugas berat yang disandang mantan Sekda Kota, Drs H Izharuddin yang sekarang menjabat Ketua BPK FTZ Tanjungpinang. Baca selengkapnya...

Batam pos

FTZ Hanya Cakup Tebing dan Meral

Jumat, 27 Pebruari 2009

Meski sudah diketahui bahwa di Karimun diusulkan masuk dalam wilayah free trade zone (FTZ), namun belum semua masyarakat yang mengetahui di mana saja lokasi wilayah FTZ itu. Dari tiga kecamatan yang sudah diusulkan ke pusat ternyata hanya dua kecamatan yang masuk dalam kawasan FTZ. Itu pun di dua kecamatan juga tidak semuanya masuk wilayah FTZ. Baca selengkapnya...

Batam Pos

OB Menjawab - Ada Sertifikat, Sudah Sah

Kamis, 26 Pebruari 2009

Humas Otorita Batam (OB) Joko Wiwoho mengatakan, warga tidak perlu khawatir dengan kepemilikan rumah, walaupun masih diduga berada di kawasan hutan lindung. Yang penting, warga yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat. Sertifikat rumah yang dimiliki, merupakan bukti keabsahan kepemilikan rumah. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

KNPI Desak Depkeu soal FTZ Kamis, 26 Pebruari 2009

BATAM, TRIBUN- FTZ Batam-Bintan-Karimun yang diatur dalam PP No. 02/2009 masih terkendala pelaksanaannya, walaupun sudah dilaunching langsung oleh Presiden SBY, 19 Januari 2009 di Batam. Kendala utama karena Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) belum ditandatangani oleh Menkeu RI.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

Premanisme, Pemilu, dan FTZ Jadi Prioritas

Rabu, 25 Pebruari 2009

BATAM (BP) - Kapoltabes Barelang resmi diganti. Acara serah terima jabatan (sertijab) dari pejabat lama Kombes Slamet Riyanto kepada pejabat baru, AKBP Leonidas Braksan digelar di Mapolda Kepri, Selasa (24/2). “Saya tinggal meneruskan kerja Pak Slamet. Banyak kasus kejahatan yang harus diberantas sesuai arahan Kapolri,” kata Leonidas usai serah sertijab dari Kombes Slamet Riyanto di Mapolda Kepri, Selasa (24/2). Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

OB Jalin Kerjasama dengan ANRI

Rabu, 25 Pebruari 2009

Penyimpanan Arsip Nasional Perlu Penataan BATAM CENTRE- Ketua Otorita Batam (OB), Mustofa Widjaja menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU ) dengan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Djoko Utomo tentang penanganan masalah arsip nasional di Gedung Marketing OB, Selasa (24/2). Melalui kerjasama ini, OB dan ANRI berjanji akan meningkatkan kerjasama dalam masalah penanganan, penataan dan penyimpanan arsip nasional secara lebih baik, dinamis dan sesuai standar ANRI. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Dapat Cenderamata Replika Soekarno-Hatta Mini

Otorita Batam MOU dengan Arsip Nasional Rabu, 25 Pebruari 2009 BATAM, TRIBUN- Ketua Otorita Batam Mustofa Widjaja menerima cenderamata langka berupa replika patung Soekarno-Hatta asli yang sedang membaca teks proklamasi dari Ketua Arsip Nasionalm Djoko Utomo. Patung tersebut berukuran kecil, dalam posisi berdiri persis dengan patung nasional di Jakarta. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Mustofa: Selamatkan Arsip Negara

Rabu, 25 Pebruari 2009

OB-ANRI Meneken Kesepakatan Apa jadinya jika instansi sebesar Otorita Batam tak menyimpan naskah-naskah pentingnya dengan baik? Mungkin kiprahnya selama 37 tahun membangun pulau seluas 415 meter persegi ini sulit ditelusuri. Untuk menghindari hal tersebut, OB yang baru ganti nama menjadi Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, membuat kesepakatan dengan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Intinya, OB ingin dokumen-dokumen penting yang ada saat ini dan masa akan datang, tertata dan terkelola secara benar sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Kearsipan. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Perbankan Resah Tunggu FTZ

Rabu, 25 Pebruari 2009

Penyaluran kredit jadi terganggu Ketua Gafeksi: salah sejak awal BATAM, TRIBUN - Belum adanya petunjuk pelaksana (juklak) FTZ yang membuat Batam belum bisa menikmati kemudahan sebagai daerah perdagangan dan pelabuhan bebas, juga meresahkan dan membuat ragu dunia perbankan, sehingga turut menghambat penyaluran kredit. Baca selengkapnya...

Batam pos

FTZ, Jangan Bayangkan Mobil Murah

Senin, 23 Pebruari 2009

Menko Kesra Aburizal Bakrie mengatakan, penerapan kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) segera akan berjalan. Ini seiring telah rampungnya pembahasan draf petunjuk pelaksana (juklak) PP Nomor 2 tahun 2009, tentang Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai, serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan FTZ. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Mahasiswa Jerman Pelajari FTZ Batam

Kunjungi Kantor Otorita Batam Sabtu, 21 Pebruari 2009 BATAM, TRIBUN- Sebanyak 22 mahasiswa Univesitas Tübingen, Stuttgart Jerman berkunjung ke Otorita Batam (OB) untuk mengetahui sejarah perkembangan Batam, kependudukan, pertumbuhan ekonomi hingga kini menjadi daerah FTZ, Jumat (20/2). Rombongan mahasiswa tersebut dipimpin Prof. Dr. Sebastien Kinder diterima oleh Direktur Pembangunan OB Budiman Maskan didampingi Kepala Bagian Pemasaran Tri Novianta Putra dan Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Yayan Akhiar di gedung Marketing Centre OB. Baca selengkapnya...

Batam Zyber Zone

Hotspot Gratis di Perpustakaan OB

Sabtu, 21 Pebruari 2009 | 10:18:43

Batam (BCZ) Akses hotspot (wifi) gratis bisa dinikmati di perpustakaan khusus Otorita Batam, yang baru dibuka di lantai dasar gedung Otorita Batam (ex. Polda Kepri). Akses yang didapat sebenarnya luberan dari ruangan lain yang menggunakan hotspot sebagai akses internet, tetapi bisa dimanfaatkan pengunjung perpustakaan. Selain membaca, pengunjung perpustakaan pun bisa mendapatkan informasi tambahan melalui internet. Baca selengkapnya...

Batam pos

Juklak FTZ Ada 8 Bab 56 Pasal

Sabtu, 21 Pebruari 2009

BATAM (BP) - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau Abdullah Gosse mengaku, mendapat informasi kalau juklak Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2009 yang mengatur pelaksaan FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun terdiri dari 8 bab 56 pasal. Juklak ini mengatur tentang Arus Keluar Barang dari Kawasan Pabean ke Kawasan Luar Pabean. Baca selengkapnya...

Batam pos

Mahasiswa Tübingen Jerman Kunjungi OB

Sabtu, 21 Pebruari 2009

BATAM (BP) - 22 mahasiswa Universitas Tübingen, Stuttgart Jerman, berkunjung ke Otorita Batam (OB) yang dipimpin Dekan Fakultas Ekonomi-Geografi Prof. Dr. Sebastien Kinder. Rombongan diterima Direktur Pembangunan OB Budiman Maskan, didampingi Kepala Bagian Pemasaran Tri Novianta Putra dan Kepala Sub Direktorat Penanaman Modal Yayan Akhiar di gedung Marketing Centre OB, Jumat (20/2). Baca selengkapnya..

Batam pos

FTZ Molor Lagi

Jumat, 20 Pebruari 2009

Juklak PP 02/2009 Belum Juga Turun BATAM (BP) - Realisasi pelaksanaan perdagangan dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), terancam molor lagi. Pasalnya, hingga kemarin (19/2), Petunjuk pelaksanaan (Juklak) PP 02/2009 tentang pemasukan barang ke pelabuhan bebas dan kawasan bebas dari Menteri Keuangan (Menkeu) belum juga turun. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

BC Tetap Larang Lima Produk

Jumat, 20 Pebruari 2009

KEPALA Kanwil Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kepri Nasar Salim menyatakan siap melaksanakan free trade zone (FTZ) di wilayah Batam, Bintan, Karimun (BBK). Kesiapan Bea Cukai dalam hal pengawasan dan pelayanan terhadap lalu lintas barang serta penerapan aturan di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. “Kita sudah siap sejak awal. Kita sudah mempersiapkan pengawasan di laut dan di darat. Untuk Pulau Karimun Besar dan Karimun Anak, ada sekitar delapan pos pengawasan. Sedangkan di darat terdapat empat pos pengawasan,” kata Nasar Salim kepada Tribun, Rabu (19/2). Baca selengkapnya...

Batam Zyber Zone

Mega Proyek Sambut FTZ

Rabu, 18 Pebruari 2009 | 10:53:34

Tanjungpinang (BCZ) Beberapa mega proyek pembangunan penunjang Free Trade Zone akan dibangun dalam waktu dekat ini. Tujuh mega proyek tersebut adalah pembangunan Jembatan Batam-Bintan, Jalan Tol Batuampar-Muka Kuning dan Air Port di Kota Batam, Rumah Sakit Internasional di Kota Batam, Internasional Convention Center di Batam, Internasional Ferry Terminal di Telok Sebong dan Pembangunan Infrasruktur Tanjungberakit Kabupaten Bintan, Pelabuhan Cargo di Tanjungbuluh Kasat Karimun dan Tanjung Moco Tanjungpinang, dan Pembangunan Dormitori kapasitas 5.000 tenaga kerja di Batam. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Tujuh Mega Proyek FTZ

Rabu, 18 Pebruari 2009

TANJUNGPINANG-Pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama untuk mempercepat minat investor menanamkan modalnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Dalam waktu dekat, tujuh mega proyek infrastruktur penunjang pelaksanaan FTZ BBK akan segera dibangun. Menurut Sekretaris Dewan Kawasan (DK) FTZ BBK Jon Arizal, DK menggandeng Singapura untuk mencari investor yang berminat untuk membangun ketujuh mega proyek tersebut. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Pendapatan BC Terancam Berkurang

Rabu, 18 Pebruari 2009

Dampak Penerapan FTZ Menyeluruh BATUAMPAR - Pemberlakuan kawasan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) menyeluruh khususnya di Batam, secara otomatis akan mengurangi pendapatan Bea Masuk (BM) barang ke kas KPU Bea Cukai Batam. Nilainya diperkirakan akan mencapai ratusan miliar rupiah. "Karena semua barang impor yang masuk ke Batam dibebaskan dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Jadi pendapatan BC yang selama ini dari Bea Masuk dan cukai akan nol," ujar Sekretaris Apindo Batam, Abdullah Gose kepada Sijori Mandiri, Selasa (17/2). Baca selengakapnya....

Batam pos

Perlu 320 Relawan, Panwaslu Surati OB

Rabu, 18 Pebruari 2009

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Batam tak mau kecolongan di hari penyelenggaraan pemilu 9 April nanti. Panwaslu Kota Batam berencana merekrut 320 sukarelawan dari berbagai kalangan untuk mengawasi tahapan paling penting dalam pemilu itu. Para sukarelawan itu rencananya disebar di 64 kelurahan di Batam. Masing-masing kelurahan bakal mendapat tambahan 5 orang pengawas. Ketua Panwaslu Batam, Hariyanto mengatakan, jumlah petugas pengawas lapangan (PPL) tingkat kelurahan yang cuma 64 orang, masih jauh dari memadai. Baca selengkapnya...

Batam pos

OB Menjawab - Kewajiban Kami Sudah Dilaksanakan

Selasa, 17 Pebruari 2009

Humas Otorita Batam (OB) Dendi Gustinandar mengatakan untuk menangani pembangunan jembatan (gorong-gorong) di daerah Tanjungpiayu mulai dari pintu tiga hingga pintu lima Batamindo, menjadi tanggungjawab Otorita Batam. ”Proyek pembangunan gorong-gorong memang kita yang menanganinya,” kata Dendi kepada Batam Pos, Senin (16/2) kemarin Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Benahi Fasilitas Pelabuhan

Kesiapan Jalur Masuk Barang Sabtu, 14 Pebruari 2009

Bandara Terapkan Jalur Merah-Hijau BATAM, TRIBUN-Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun berlaku efektif 19 Februari ini. Namun masih banyak infrastruktur yang harus dibenahi di pelabuhan. Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Kepri Abdoellah Gosse meminta Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam secara bertahap meningkatkan infrastruktur. Baca selengkapnya...

Batam Zyber Zone

API Wajib Dimiliki Importir

Jumat, 13 Pebruari 2009 | 11:28:25

Batram (BCZ) Sejak Free Trade Zone (FTZ) di terapkan di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) ditetapkan, banyak kemudahan pengurusan perizinan yang diberikan terutama izin-izin untuk importir. Ir Wayan, anggota Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai importir bila telah memiliki Angka Pengenal Impor (API). Pemilikan API antara lain API-Umum yang dapat mengimpor barang dengan tujuan untuk diperdagangkan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. API-Produsen yang dapat mengimpor barang tertentu bagi keperluan proses produksi perusahaan bersangkutan di dalam kawasan dan API-Terbatas (APIT) untuk PMA/PMDN. Syarat lain yang harus dimiliki adalah izin sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu (IT-PT). Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Distributor Pilih Tunggu FTZ

Jumat, 13 Pebruari 2009

Harga Gula Jadi Rp 8.500 per Kilogram BATAM, TRIBUN- Status free trade zone yang berlaku efektif 19 Februari disikapi secara beragam. Distributor gula memilih pengambilan barang saat FTZ sudah berlaku. Pasokan gula di pasar terganggu. Akibatnya harga gula melonjak dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per kilogram. “Kami lebih memilih menunggu implemtasi FTZ. Lumayan juga jika dihitung berapa biaya yang terselamatkan,” ujar seorang distributor gula di daerah Nagoya kepada Tribun, Kamis (12/2). Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Barang Bawaan Maksimal Rp 2,75 Juta

Kamis, 12 Pebruari 2009

Bila Masuk Atau Keluar Kawasan FTZ-BBK BATAM, TRIBUN - Ketika free trade zone (FTZ) sudah berlaku efektif di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) mulai 19 Februari 2009, warga yang keluar atau masuk ke dan dari tiga kawasan tersebut tidak lagi bebas membawa barang melalui bandara maupun pelabuhan umum. Baca selengkapnya...

Batam Today

Hijazi Optimis FTZ Akan Dongkrak Neraca Perdagangan Batam 3 Bulan ke Depan
Kamis, 12-02-2009 18:04:46

BATAM - Kepala dinas Perindustrian, Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Pemko Batam Hijazi memprediksi neraca perdagangan Batam akan meningkat secara drastis dalam waktu 3 bulan, jika pemberlakuan FTZ benar diterapkan pada 19 Februari nanti.

Baca selengkapnya...

Batam pos

FTZ BBK Batasi Tenga Kerja Asing

Rabu, 11 Pebruari 2009

BATAM (BP) - Dewan Kawasan (DK) Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) membatasi jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di tiga daerah ekonomi khusus itu. ”Tidak perlu khawatir akan banjir TKA pada pelaksanaan FTZ. TKA dibatasi,” kata Ketua Dewan FTZ BBK Ismeth Abdullah di Batam, Selasa. Ia menyatakan pembatasan TKA dilakukan melalui perizinan bagi orang asing untuk bekerja pada jabatan tertentu. “Ketentuannya sudah lama ada,” kata Ismeth Abdullah yang Gubernur Kepulauan Riau. Baca selengkapnya...

Batam pos

Batam, Bintan, Karimun Bebas Pajak

Rabu, 11 Pebruari 2009

Mulai 19 Februari, Tinggal Tunggu Disahkan Menkeu Pelaksanaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, Karimun (BBK) seharusnya mulai berjalan efektif 19 Februari 2009. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat launching FTZ BBK, 19 Januari lalu menegaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan FTZ harus tuntas dalam satu bulan sejak dilaunching. Baca selengkapnya...

Batam pos

Ketua DK Desak BPK

Rabu, 11 Pebruari 2009

Mustofa Tolak Disebut Lamban Ketua Dewan Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun Ismeth Abdullah meminta Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam cepat bertindak mendata jumlah importir di Batam. Sehingga barang impor termasuk barang konsumsi di Batam bisa teratasi. ”Hari ini (kemarin, red), mereka (BP Kawasan) rapat untuk melakukan koordinasi mengenai masalah pendataan ini,” ujar Ismeth Abdullah, Selasa (10/2), menanggapi lambannya proses pendataan importir di BPK Batam. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Draf PMK Dipastikan Keluar 19 Februari

Rabu, 11 Pebruari 2009

- Keberlangsungan Nasib FTZ BBK TANJUNGPINANG- Sekretaris Dewan Kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) Jon Arizal memastikan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai petunjuk pelaksaan FTZ akan segera dikeluarkan pada Rabu (19/2) mendatang. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

FTZ Telat Tolong Industri

Rabu, 11 Pebruari 2009

40% Perusahaan di Batamindo Goyang BATAM-General Manager PT Batamindo Investment Cakrawala (BIC) Jhon Sulistiawan menilai pelaksanaan Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) terlambat sehingga banyak perusahaan yang tidak tertolong lagi akibat turunnya order sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Lebih dari 10.000 pekerja di Kawasan Industri Batamindo (KIB), Mukakuning, Batam mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) semenjak krisis ekonomi global. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Struktur Pegawai BPK Tunggu SK Mustofa
Senin, 09 Pebruari 2009

BATAM CENTRE - Struktur kepegawaian di lingkungan Badan Penguasa (BP) Kawasan Batam tinggal menunggu surat keputusann (SK) dari Ketua BP Kawasan Batam Mustofa Widjaja. Nantinya, seluruh pegawai Otorita Batam (OB) akan masuk dalam struktur kepegawaian BP Kawasan Batam.

Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Polisi FTZ Jaga Keamanan Investasi

Sabtu, 07 Pebruari 2009

Polda Waspadai Pengiriman Barang Keluar Batam BATAM, TRIBUN - Wacana pembentukan polisi FTZ terus bergulir. Ternyata Polisi FTZ yang dimaksud Kapolda Kepri Brigjen Pol Dikdik Mulyana akan diarahkan ke Satuan Polisi Pengamanan Objek Vital dan Pariwisata (Pamovit). Baca selengkapnya...

Batam Today

Fasilitas dan Infrastruktur Belum Siap Wujudkan Visi FTZ BBK
Sabtu, 07-02-2009 22:34:37

BATAM - Visi dan realisasi pelaksanaan FTZ BBK diperkirakan tidak akan tercapai. Masih banyaknya kekurangan dan polemik kebijakan FTZ menjadi penghalang pencapaian visi FTZ. Perangkat, fasilitas dan infrastruktur daerah FTZ dianggap belum siap mengikuti proyeksi visi FTZ membangkitkan dan mewujudkan Kepri sebagai pilot project investasi bagi Indonesia.

Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

OB Diminta Konsisten Awasi Pengalokasian Lahan

Jumat, 06 Pebruari 2009

Hearing Sengketa Lahan di RW 12 Bengkong Sadai BATAM CENTRE- Maraknya kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan developer tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Otorita Batam (OB) sebagai pemberi otoritas pemanfaatan lahan di Batam. Banyak pengembang yang merasa bisa berbuat sesuka hatinya atas izin prinsip yang diberikan OB kendati sesungguhnya belum kuat secara yuridis. Baca selengkapnya...

Batam pos

Pejabat Hang Nadim Diperiksa Lima Jam

Jumat, 06 Pebruari 2009

BATAM (BP) - Direktorat Reserse Kriminal Polda Kepri memeriksa Kepala Seksi Nonaeronitica (nonpenerbangan) Bandara Hang Nadim, Suarso, Kamis (5/2). Pemeriksaan terkait kasus dugaan bagi-bagi duit kenaikan tarif layanan jasa bandara (passanger services charge/PSC/airport tax) tersebut, berlangsung selama kurang lebih lima jam. Suarso datang sekitar pukul 10.00 WIB. Lelaki berambut lurus yang kala itu mengenakan kemeja krem bergaris plus celana warna gelap ini, dicecar banyak pertanyaan. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Bentuk Polisi FTZ

Rabu, 04 Pebruari 2009

Terobosan Kapolda Dikdik DI AWAL kepemimpinan, Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Dikdik Mulyana Arif Mansur langsung membuat terobosan. Dikdik sedang menggagas pembentukan satuan khusus untuk pengawasan free trade zone (FTZ). Baca selengkapnya..

Tribun Batam

Siapa Terima, Kami Tangkap

Selasa, 03 Pebruari 2009

Heboh Dana Seaport Tax BATAM, TRIBUN-Ribut-ribut aliran dana seaport tax menuai babak baru. Direskrim Polda Kepri Kombes M Jupri menilai, kasus tersebut mengarah tindak pidana korupsi. Mencuatnya masalah ini bermula dari laporan M Tahmrin. Penyidik menilai pembagian dana bulanan dalam proses pengawasan pelaksanaan penarikan airport tax di Bandara Hang Nadim akan dibuktikan apakah ada unsur negera dirugikan Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Bikin tak Kondusif

Selasa, 03 Pebruari 2009

Pembatasan TKA Lewat Izin Kerja TANJUNGPINANG, TRIBUN - Rencana Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membatasi jumlah tenaga kerja asing (TKA) dengan menerbitkan peraturan baru dinilai bisa merugikan iklim investasi Kepulauan Riau jika disikapi tidak arif. Menurut Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, pemerintah pusat tidak seharusnya menggembar-gemborkan penggunaan tenaga kerja asing tersebut, yang sebenarnya untuk wilayah tertentu tetap diperlukan. Baca selengkapnya...

Batam Today

Ketua DK: Sambil Berjalan, Mekanisme FTZ Akan Dibenahi
Minggu, 01-02-2009 20:31:40

TANJUNGPINANG - Gubernur Provinsi Kepri yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK Drs Ismeth Abdulah mengakui administrasi dan teknis pelaksanaan FTZ di 3 kawasan FTZ, hingga saat ini masih banyak yang harus dibenahi. Namun, sambil pelaksaan FTZ di kawasan Batam, Bintan dan Karimun itu berjalan, DK FTZ dan Pemprov Kepri akan membenahi mekanismenya.

Baca selengkapnya...