| Selasa, 31 Maret 2009 | |
UNSUR musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Batam, masih belum mengetahui fungsi dan tugas teknis mereka dalam pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Padahal Rabu (1/4) besok, FTZ resmi berlaku di Batam, Bintan, dan Karimun. Baca selengkapnya... |
Selasa, 31 Maret 2009
Batam Pos
Senin, 30 Maret 2009
Tribun Batam
| DK dan BC Siap Awasi FTZ | | | |
Mulai Berlaku Per 1 April Seluruh Instansi Sudah Diberi SosialisasiSenin, 30 Maret 2009TANJUNGPINANG, TRIBUN - Penerapan status Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), secara resmi berlaku 1 April nanti. Berlakunya FTZ di tiga kawasan daerah Kepri ini ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 45/PMK.03/200, PMK 46/PMK.04/2009 dan PMK 47/PMK.04/2009. |
Tribun Batam
Tribun Batam
| Butuh Modal Rp 378 Miliar | | | |
Bangun Dormitory untuk Fasilitasi FTZPemkab Siapkan Lahan 26 Hektare
KARIMUN, TRIBUN – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun dalam menghadapi tantangan investor di era Free Trade Zone (FTZ) tampaknya semakin serius. Setidaknya terkait tantangan kebutuhan investor terhadap ketersediaan infrastruktur perumahan karyawan (dormitory). |
Sijori Mandiri
TANJUNGPINANG - Masyarakat serta semua pihak terkait perlu mengawasi pelaksanaan free trade zone/FTZ (kawasan perdagangan bebas) di tiga wilayah Provinsi Kepri yakni Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Jika aparat terkait yakni Dewan Kawasan (DK) serta Badan Penguasaan Kawasan (BPK) di tiap wilayah tidak becus, akan direkomendasikan untuk dipecat. Baca selengkapnya... |
Sabtu, 28 Maret 2009
Tribun Batam
| Tanjung Monco Jadi Pelabuhan FTZ | | | |
Usulan BP Kawasan TanjungpinangSabtu, 28 Maret 2009TANJUNGPINANG, TRIBUN - Infrastruktur pelabuhan merupakan satu komponen penting pelaksanaan perdagangan bebas di kawasan FTZ Batam, Bintan, Karimun, termasuk Tanjungpinang. Untuk itu, Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Tanjungpinang telah mengusulkan penambahan pelabuhan perdagangan di kawasan ini. |
Batam pos
| Sebelum April, SK Pengangkatan Terbit Sabtu, 28 Maret 2009 TANJUNGPINANG (BP) - Staf Ahli Setdako Tanjungpinang, Herman dipastikan menjabat Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) FTZ Pulau Bintan wilayah Kota Tanjungpinang, menggantikan Raja Izharuddin yang mengundurkan diri. Kepastian ini dikatakan Sekretaris Dewan Kawasan (DK) FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Jon Arizal, Jumat (27/3). |
Jumat, 27 Maret 2009
Tribun Batam
| DK Revisi Target Investasi FTZ | | | |
Akibat Krisis Ekonomi DuniaJumat, 27 Maret 2009TANJUNGPINANG, TRIBUN - Krisis ekonomi yang menghantam dunia memaksa Dewan Kawasan (DK) merevisi target investasi di kawasan FTZ. Ketua DK Ismeth Abdullah sebelumnya menargetkan FTZ di Batam Bintan Karimun (BBK) sebesar 15 miliar dolar Amerika untuk lima tahun pertama. |
Sijori Mandiri
| Jumat, 27 Maret 2009 | |
| BINTAN- Masyarakat awam masih banyak yang menilai penerapan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun masih merupakan upaya spekulan dalam pengembangan ekonomi daerah. Sebagian pihak juga ada yang beranggapan FTZ di BBK tidak memberikan dampak secara langsung terhadap masyarakat kecil. Baca selengkapnya... |
Kamis, 26 Maret 2009
Tribun Batam
| Penghuni Ruli Segera Angkat Koper | | | |
Setelah Pemilu Ditpam akan TertibkanKamis, 26 Maret 2009 BATAM,TRIBUN - Penghuni rumah liar (ruli) yang berada di fasilitas umum harus segera angkat koper. Selepas pemilihan umum (Pemilu) 9 April mendatang, Direktorat Pengamanan Otorita Batam (OB) akan segera menertibkan rumah-rumah yang terkesan berbentuk gubuk itu. |
Tribun Batam
| Pengusaha Batam Masih Bingung | | | |
Belum Paham Cara Agar Bebas PPN/PPnBMKamis, 26 Maret 2009BATAM, TRIBUN - Tinggal tiga hari efektif, terhitung Kamis ini, bagi pengusaha ekspor-impor untuk mengurus administrasi ke Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, Bintan, dan Karimun, sebelum Free Trade Zone (FTZ) berlaku mulai 1 April 2009. |
Rabu, 25 Maret 2009
Sijori Mandiri
| Rabu, 25 Maret 2009 | |
| TANJUNGPINANG- Ketua Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) Ismeth Abdullah, yang juga Gubernur Provinsi Kepri merasa pesimis saat ditanya soal target-target dari FTZ yang Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya beberapa minggu lalu dikeluarkan oleh Menteri. Baca selengkapnya... |
Selasa, 24 Maret 2009
Sijori Mandiri
| Selasa, 24 Maret 2009 | |
| BATAM CENTRE - Kendati Batam sudah ditetapkan sebagai kawasaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ), tidak berarti semua barang bisa masuk ke Batam secara bebas. Hal tersebut harus bisa dipahami oleh semua masyarakat di Batam. Baca selengkapnya... |
Senin, 23 Maret 2009
Sijori Mandiri
| Senin, 23 Maret 2009 | |
| BINTAN- Ketua DPRD Bintan, Dalmasri Syam menyarankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan tentang peraturan pelaksana dari penerapan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun mesti disosialisasikan ke publik dan kalangan investor. Baca selengkapnya... |
Batam Pos
| Kuota FTZ, 80 Ribu Jiwa |
| Senin, 23 Maret 2009 | |
| Tinggal beberapa hari lagi perdagangan dan pelabuhan bebas atau FTZ di wilayah Kecamatan Tebing dan Meral akan mulai diberlakukan. Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) sebagai instansi yang menjalankan FTZ sudah siap menyambut pelaksanaan tersebut. ”Salah satu kesiapan, kita sudah menghitung berapa kuota yang dibutuhkan untuk wilayah FTZ. |
Sabtu, 21 Maret 2009
Batam pos
| Sabtu, 21 Maret 2009 | |
| BINTAN (BP) - Akibat minimnya dana yang tersedia, personel BPK FTZ Bintan yang berjumlah sekitar 25 orang tak bakal mendapatkan honor. Untungnya, para personil BPK merupakan pegawai Pemkab Bintan, jadi mereka bisa mendapatkan uang dari statusnya tersebut. Baca selengkapnya...
|
Jumat, 20 Maret 2009
Tribun Batam
| Jembatan I Jadi Benderang | | | |
| Jumat, 20 Maret 2009 | |
| UNTUK menyambut tahun kunjungan wisatawan 2010, Pemko Batam dan Otorita Batam membagi tugas bersama menata sarana objek wisata di Jembatan I Barelang. OB akan memasang lampu hias di Jembatan I agar bisa memikat wisatawan yang mengunjunginya, sedangkan Pemko akan membangun Pantai Dendang Melayu di bawah Jembatan I. |
Kamis, 19 Maret 2009
Sijori mandiri
BATAM CENTRE - Otorita Batam (OB) mulai mengalokasikan lahan di Pulau Rempang dan Galang (Relang). Langkah tersebut dilakukan karena lahan di Pulau Batam sudah semakin terbatas. Penjelasan tersebut disampaikan Kabag Humas OB Dwi Djoko Wiwoho ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (18/3). Baca selengkapnya... |
Tribun Batam
| BP Kawasan Tangani Perizinan | | | |
Bagi Usaha yang Berlokasi di Kawasan FTZKamis, 19 Maret 2009KARIMUN, TRIBUN - Urusan perizinan Badan Pelayanan Terpadu (BPPT) Karimun sudah dilimpahkan di Badan Pengusahaan (BP) Kawasan. Urusan perizinan yang dimaksud adalah perizinan yang usahanya berada di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ). |
Sijori mandiri
| Kamis, 19 Maret 2009 | |
TANJUNGPINANG- Kendatipun pemberlakukan Free Trade Zone (FTS di wilayah Kepri telah berjalan sekitar 2 bulan lamanya, namun hingga saat ini UU dan peraturan pendukungnya belum pernah disosialisasikan, terutama pada perusahaan yang bergerak dibidang jasa maritim. Hal tersebut penting dilakukan demi kebaikan bersama. |
Batam Pos
| Kamis, 19 Maret 2009 | |
| Kepala Bagian (Kabag) Humas Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam Dwi Djoko Wiwoho mengaku berterima kasih, atas laporan warga yang terganggu dengan proses perbaikan jalan di sepanjang jalan S Parman menuju Tanjungpiayu, Seibeduk. Baca selengkapnya... |
Rabu, 18 Maret 2009
Batam Pos
| Baru Tetapkan 16 Importir, Mobil dan Mikol Belum Rabu, 18 Maret 2009 Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam dinilai lamban. Pasalnya, sampai saat ini masih membahas jenis dan kuota barang-barang (untuk industri, pariwisata, maritim, perdagangan, transportasi, dan perbankan) yang boleh masuk maupun keluar kawasan FTZ Batam. Sementara, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sudah keluar dan dua pekan lagi diterapkan.
|
Tribun Batam
| BPK Pinang Gunakan Pelabuhan Bintan | | | |
Terpaksa Keluarkan Biaya TambahanRabu, 18 Maret 2009
TANJUNGPINANG,TRIBUN- FTZ telah berjalan, tetapi Tanjungpinang masih belum memiliki pelabuhan FTZ. Direncanakan, untuk sementara akan menggunakan pelabuhan milik Bintan. “Tanjungpinang memang masih belum memiliki pelabuhan. Sepertinya sementara harus menggunakan pelabuhan Bintan,” ujar Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan usai membuka Musrenbang 2009, Senin (16/3). Baca selengkapnya... |
Sijori mandiri
| Rabu, 18 Maret 2009 | |
BATAM CENTRE - Otorita Batam (OB) melakukan pembahasan tentang jenis barang yang diperbolehkan masuk ke kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam. Pembahasan bertujuan untuk mempercepat realisasi pelaksanaan FTZ, pasca keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.45,46 dan 47 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksana (juklak) lalu lintas barang di daerah FTZ. Baca selengkapnya... |
Selasa, 17 Maret 2009
Batam Pos
Sijori mandiri
| Selasa, 17 Maret 2009 | |
BATAM CENTRE- Sebanyak 370 pegawai honorer dari 14 departemen di lingkungan Otorita Batam (OB) mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) prajabatan golongan I dan II tahun 2009, di Asrama Haji Batam, Senin (16/3). Diklat ini berlangung selama 19 hari. Baca selengkapnya... |
Senin, 16 Maret 2009
Sijori mandiri
| Senin, 16 Maret 2009 | |
TANJUNGPINANG- Seiring telah diresmikannya Batam, Bintan dan Karimun (BBK) menjadi kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) oleh Presiden RI beberapa waktu lalu ternyata masih belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang berarti. Baca selengkapnya... |
Batam Pos
| Senin, 16 Maret 2009 | |
| JAKARTA (BP) – Mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Dorodjatun Kunjoro-Jakti memperkirakan realisasi free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun belum mulus. Menurutnya, akan terjadi ketimpangan antara FTZ di Batam dibandingkan dengan Bintan dan Karimun lantaran faktor kesiapan sumber daya manusia yang duduk di Badan Pengusahaan Kawasan. Baca selengkapnya...
|
Sabtu, 14 Maret 2009
Batam Pos
| Sabtu, 14 Maret 2009 | |
| TANJUNGPINANG (BP) - Setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meneken petunjuk pelaksana (Juklak) PP Nomor 2 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bagi penerapan free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Dewan Kawasan (DK) FTZ langsung mempersiapkan langkah sosialisasi. |
Jumat, 13 Maret 2009
Batam Pos
| Barang Konsumsi Harus Izin BPK Jumat, 13 Maret 2009 JAKARTA (BP) – Keluarnya tiga Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang menjadi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Free trade zone di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) menjadi babak baru perekonomian BBK. Namun bagi Batam, keluarnya Permenkeu mengukuhkan Badan Pengusahaan Kawasan (Batam Indonesia Free Zone Authority/BIFZA) alias Otorita Batam (OB) semakin berkuasa. Tidak hanya jenis, kuota dan perizinan impor dan ekspor barang mewah yang diatur oleh BPK Kawasan, barang konsumsi yang asalnya dari Indonesia di luar kawasan FTZ, jenis dan kuota serta perizinannya juga diatur. Baca selengkapnya... |
Batam Pos
| Jumat, 13 Maret 2009 | |
| Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam mengakui target reklame tahun 2008 tidak tercapai 100 persen. Dari target Rp4,3 miliar, hanya terealisasi Rp3,9 miliar atau sekitar 80 persen saja. Sementara Kadispenda Raja Supri mengaku sudah bekerja keras dengan membantuk tim yang solid di Dinasnya. Ia menuding ’uang hilang’ sekitar Rp400 juta karena ada perubahan di beberapa titik reklame. Baca selengkapnya...
|
Kamis, 12 Maret 2009
Sijori mandiri
BATAM- Penantian panjang pengimplementasian kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (free trade zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK), berakhir setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi petunjuk pelaksana (Juklak) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009, Rabu (11/3). Kabar telah ditekennya PMK itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis, setelah mendapat laporan dari Kepala Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, kemarin. Baca selengkapnya... |
Tribun Batam
| Aturan FTZ Kecewakan Ismeth | | | |
Berlaku Efektif 1 AprilKamis, 12 Maret 2009
TANJUNGPINANG, TRIBUN - Ketua Dewan Kawasan Free Trade Zone (DK FTZ) Ismeth Abdullah tampaknya tidak terlalu bergairah menyambut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Free Ttrade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. |
Rabu, 11 Maret 2009
Batam Pos
| DK Hanya Bisa Menunggu Terbitnya Juklak PP2 Rabu, 11 Maret 2009TANJUNGPINANG (BP) - Saat ini, Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) tidak terlalu antusias lagi menunggu Departemen Keuangan RI menerbitkan Petunjuk Pelaksana (juklak) PP Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di kawasan BBK.
|
Tribun Batam
| OB Peringati Maulid Nabi | | | |
| Rabu, 11 Maret 2009 | |
| BATAM-Berbagai cara memperingati Maulid Nabi (Hari Lahir Nabi) di belahan penjuru dunia dengan tujuan hampir sama yaitu syiar Islam, meningkatkan ketakwaan dan memahami sejarah hidup Nabi Muhammad untuk diteladaninya. Demikian Mustofa Widjaja ketua OB dalam sambutan peringatan maulid nabi Muhammad di lingkungan Otorita Batam, Selasa (10/3) pagi. Baca selengkapnya... |
Sijori mandiri
SEKUPANG - Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas Kesehatan Kota Batam, belum menerima jawaban dari Otorita Batam (OB) terkait tingginya biaya berobat di Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB). Padahal, masalah tersebut telah dipertanyakan oleh Dinkes sejak tahun 2008 lalu. Baca selengkapnya... |
Sijori mandiri
| Rabu, 11 Maret 2009 | |
BINTAN- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Umrah meminta agar pemerintah mengantisipasi tindakan penyeludupan dan penimbunan barang pada saat pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun mendatang. Pasalnya, barang yang masuk ke FTZ juga merupakan kebutuhan masyarakat yang berada di luar titik kawasan FTZ. Baca selengkapnya... |
Selasa, 10 Maret 2009
Tribun Batam
| Bangun Pantai Dendang di Barelang | | | |
Pemko -OB Tata Jembatan IDilengkapi Lampu Hias, Tempat Parkir, dan ToiletSelasa, 10 Maret 2009
BATAM, TRIBUN - Untuk menyambut tahun kunjungan wisatawan 2010, Pemko Batam dan Otorita Batam membagi tugas bersama menata sarana objek wisata di Jembatan I Barelang. OB akan memasang lampu hias di Jembatan I agar bisa memikat wisatawan yang mengunjunginya, sedangkan Pemko akan membangun Pantai Dendang Melayu di bawah Jembatan I. |
Batam pos
| Selasa, 10 Maret 2009 | |
| Penerapan free trade zone (FTZ) di Batam tidak hanya membuncahkan harapan warga Batam, tapi juga Gubernur Kepri (Gubkepri), Ismeth Abdullah. Gubkepri yakin setelah FTZ diterapkan, semakin banyak investor yang masuk ke Batam. Ia pun dengan percaya diri (pede) mengatakan Batam siap menghadapinya dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Baca selengkapnya... |
Sijori mandiri
| Selasa, 10 Maret 2009 | |
BINTAN- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Umrah meminta agar pemerintah mengantisipasi tindakan penyeludupan dan penimbunan barang pada saat pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun mendatang. Pasalnya, barang yang masuk ke FTZ juga merupakan kebutuhan masyarakat yang berada di luar titik kawasan FTZ. Baca selengkapnya... |
Senin, 09 Maret 2009
Batam pos
| Senin, 09 Maret 2009 | |
TANJUNGPINANG (BP) - Pembatasan impor 5 produk tertentu, yaitu garmen, alas kaki, elektronik, mainan anak, makanan dan minuman sejak beberapa waktu lalu pasca terbitnya Permendag No 52 tahun 2008 dan surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Dept Perdagangan No 1941/Daglu/12/2008 berdampak langsung bagi warga Tanjungpinang. Baca selengkapnya...
|
Batam pos
| Senin, 09 Maret 2009 | |
| BATAM (BP) - Departemen Keuangan kembali menjanjikan petunjuk pelaksaanaan (juklak) pekan depan ditandatangani Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Juklak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2009 ini yang mengatur Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari, serta berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Baca selengkapnya...
|
Batam pos
| OB Butuh 10 Unit Mobil Pemadam Kebakaran Lagi Senin, 09 Maret 2009 Direktur Pengamanan Otorita Batam (OB), Bambang Gunar Hindarto mengaku mobil pemadam kebakaran yang tersedia untuk penanggulangan bahaya kebakaran (PBK) di Batam, masih belum sesuai standar jika dihitung dengan jumlah penduduk Batam yang terus meningkat. Baca selengkapnya... |
Sabtu, 07 Maret 2009
Batam Today
Sabtu, 07-03-2009 19:26:48
Baca selengkapnya...
Kamis, 05 Maret 2009
Sijori mandiri
| Kamis, 05 Maret 2009 | |
NAGOYA - Ketua Otorita Batam (OB) dan Badan Penguasaan Kawasan Batam Mustofa Widjaja menegaskan, biaya berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSOB) sudah sesuai dengan ketentuan. Kendati demikian, Mustofa akan memperhatikan usulan Walikota Batam Ahmad Dahlan untuk menurunkan biaya tersebut. Baca selengkapnya... |
Batam Pos
| Kamis, 05 Maret 2009 | |
| KARIMUN (BP) - Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) FTZ Karimun, Taufik menyebutkan, untuk dana operasional BPK tahun ini, Pemkab telah menganggarkan dana sekitar Rp3 miliar. ”Dana itu digunakan selain untuk membayar gaji honor karyawan FTZ, juga untuk kepentingan operasional lain demi kemajuan BPK FTZ Karimun,” terangnya. Baca selengkapnya...
|
Sijori mandiri
BATAM CENTRE - Hingga awal Maret 2009, jumlah investor asing yang berinvestasi di Batam tidak sesuai dengan harapan pihak Otorita Batam (OB), selaku pengelola kawasan pengembangan industri di Batam. Kondisi tersebut bukan disebabkan belum ditandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) Free Trade Zone (FTZ) oleh Menteri Keuangan, melainkan akibat krisis global yang melanda seluruh dunia. Baca selengkapnya... |
Batam Pos
| Kamis, 05 Maret 2009 | |
Berbagai kalangan mendesak agar Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani segera menandatangani juklak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2009 yang mengatur Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari, serta berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.(Free Trade Zone/ FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Baca selengkapnya... |
Sijori mandiri
NAGOYA- Panitia Khusus (Pansus) Reklame DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam dan Otorita Batam (OB) bisa selaras dalam mengurusi sektor reklame di Batam. Dengan keselarasan, maka potensi pendapatan bisa lebih dioptimalkan. "Yang penting itu dulu, kalau tidak selaras, bagaimana kita bisa memaksimalkan pendapatan," ujar ketua Pansus Reklame DPRD Kota, Yudi Kurnain di sela-sela Musyawarah Rencana Pembangunan daerah (Musrenbangda) Kota Batam di Hotel Goodway, Nagoya, Rabu (4/3). Baca selengkapnya... |
Rabu, 04 Maret 2009
Sijori mandiri
| - Kandidat Ketua BPK FTZ Tanjungpinang Rabu, 04 Maret 2009 TANJUNGPINANG- Walikota Tanjungpinang Hj Suryatati A Manan mengaku telah mengusulkan dua nama utuk menggantikan posisi Raja Izharuddin sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Free Trade Zone (FTZ) Bintan wilayah Tanjungpinang kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Selasa (3/3). Baca selengkapnya... |
Selasa, 03 Maret 2009
Batam Pos
| Selasa, 03 Maret 2009 | |
JAKARTA (BP) -Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan segera meneken Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang petunjuk dan pelaksanaan (juklak) perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan karimun (BBK) dalam waktu dekat. ”Saya prioritaskan,” ujar Sri Mulyani kepada Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, saat bertemu di sela-sela pembukaan World Islam Economic Forum ke 5 di Jakarta, Senin (2/3), kemarin. Baca selengkapnya.... |
Batam Pos
| Selasa, 03 Maret 2009 | |
| BATAM (BP) - Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan pihak Otorita Batam (OB) belum kompak soal titik reklame. Pemko Batam menginginkan titik reklame yang selama ini belum memberikan pendapatan bagi daerah dikelola oleh Pemko, tapi OB belum menyetujui rencana Dinas Pendapatan Kota Batam tersebut. OB juga mempertanyakan surat keputusan (SK) petugas di lapangan yang dibentuk oleh Pemko Batam hanya melibatkan tiga orang pegawai OB. Sedangkan dari Pemko Batam berjumlah 12 orang. Baca selengkapnya...
|
Batam Pos
| Masih Bisa Diperpanjang Selasa, 03 Maret 2009 BATAM (BP) - Perjanjian pinjam pakai TPA Telagapunggur antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Otorita Batam (OB), Senin (2/3) kemarin dibahas di Kantor Wali Kota Batam. Dari OB, diwakili Kepala Kantor Air dan Limbah Fredy Tanoto. Fredy memastikan, OB mendukung rencana kerja sama pemerintah dengan swasta (KPS) pengelolaan sampah. Bentuk dukungan ini adalah dengan memperpanjang perjanjian pinjam pakai setiap dua tahun sekali. Baca selengkapnya... |
Tribun Batam
| Juklak FTZ Tinggal Teken | | | |
Selesai Diteliti Ulang Biro HukumSelasa, 03 Maret 2009
BATAM, TRIBUN - Ismeth Abdullah memanfaatkan forum Ekonomi Islam Dunia Ke-5 di Jakarta, Senin (2/3), untuk melobi Menteri Keuangan merangkap Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani. Pada pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa draft Keputusan Menteri untuk petunjuk pelaksanaan (juklak) FTZ di Batam, Bintan dan Karimun tinggal diteken. |
Senin, 02 Maret 2009
Tribun Batam
| Ekspatriat Mulai Ramaikan Hotel | | | |
Geliat Positif Penetapan FTZ KarimunSenin, 02 Maret 2009
KARIMUN, TRIBUN - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karimun Dwi Untung mengaku optimis dengan status baru perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun. Menurutnya, status tersebut akan berdampak positif terhadap perkembangan daerah, ekonomi dan perdagangan di Karimun khususnya Pangke dan Pongkar. |










