Batam Zyber Zone

Polemik Izin Importir Terjawab

Sabtu, 31 Januari 2009 | 17:07:00

Batam (BCZ) Terjawab sudah kebingungan para importir selama ini yang belum tahu apakah pengurusan izin masih ke pusat atau di daerah paska di resmikannya Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) tanggal 19 Januari 2009 lalu. Dwi Djoko Wiwoho SE, Kabag Humas Otorita Batam (OB) menyatakan ada dua jenis perizinan untuk importir. Bagi importir produk tertentu misalnya mobil, mereka masih memerlukan izin dari pusat sesuai keputusan menteri keuangan nomor 5 tentang kewajiban pengurusan Importir Pemasok Produk Tertentu (IPPT). Baca selengkapnya...

Batam Pos

Dishub Bebas Tentukan Halte

Jumat, 30 Januari 2009

Untuk Bus Bandara BATAM (BP) - Kepala Bandara Razali Abu Bakar menegaskan, pihaknya menyerahkan hak penentuan lokasi halte bus bandara kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Tugas pokok pengelola Bandara, kata Razali, menjamin keselamatan sisi udara dan darat. ”Transportasi darat, dikelola, diatur, diurus, di-manage oleh Dinas Perhubungan. Pengelola bandara hanya siapkan tempat,” kata Razali menjawab permintaan klarifikasi Ketua Komisi III Robert Siahaan, pada rapat dengar pendapat (RDP) soal bus bandara, kemarin. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

FTZ Dongkrak Pendapatan di Atas 10 Persen

Jumat, 30 Januari 2009

2009, Target Dipenda Kepri Rp1,333 Triliun TANJUNGPINANG- Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Provinsi Kepulauan Riau Amhar Ismail optimis pendapatan daerah tahun 2009 akan mampu mencapai angka rupiah yang sudah ditargetkan sebesar Rp1,333 triliun. Hal yang membuat Amhar optimis, salah satunya adalah dengan efektifnya kebijakan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Baca selengkapnya...

Batam Pos

BC Rencanakan Sistem Buka Tutup

Kamis, 29 Januari 2009

Antisipasi Rembesan Barang dari Kawasan FTZ Kantor Wilayah (Kanwil) IV DBJC Tipe Khusus Kepri akan membentuk tim khusus yang nantinya bertugas mengawasi keluar masuk arus barang yang diimpor untuk kebutuhan kawasan Free Trade Zone (FTZ). Hal ini dilakukan karena pemberlakukan FTZ yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap Kabupaten Karimun hanya sebagian saja. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Makanan Minuman Bebas Masuk FTZ

Kamis, 29 Januari 2009

Ismeth Terbitkan SK No 4/2009 TANJUNGPINANG, TRIBUN - Kalangan importir yang berada dalam Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sudah boleh mengimpor produk elektronik, pakaian jadi, mainan anak, alas kaki, dan produk makanan minunan. Lima produk tersebut sebelumnya dilarang oleh Menteri Pedagangan melalui surat keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 56/M-DAG/PER/10/2008 tentang ketentuan impor. Namun Ketua Dewan Kawasan (DK) FTZ Ismeth Abdullah telah mengeluarkan SK No 4 Tahun 2009 yang membolehkan impor kelima produk itu ke dalam kawasan FTZ. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Pengamanan Pintu Masuk Gedung OB Berlebihan

Kamis, 29 Januari 2009

BATAM CENTRE- Sejumlah warga mengeluhkan sistem pengamanan di pintu masuk Badan Otorita Batama (BOB). Pasalnya dua pintu yang berada di Gedung Marketing itu hanya bisa dibuka dengan menggunakan card khusus dari OB. Sistem pengamanan seperti ini dianggap terlalu berlebihan. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Pelabuhan FTZ Tak Perlu SK
Rabu, 28 Januari 2009

BATAM (BP) - Tidak ada persiapan khusus terkait pelabuhan dalam memasuki era perdagangan dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, menyebutkan, pelabuhan khusus FTZ, adalah pelabuhan yang sama dengan yang digunakan saat ini. Untuk pelabuhan orang misalnya, masih menggunakan Pelabuhan Feri International Batam Centre, Pelabuhan Sekupang, dan Nongsa. Sedangkan pelabuhan barang, digunakan Pelabuhan Batuampar, Kabil, dan Sekupang.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

OB Menjawab - Jembatan Tiban Kampung Segera Diperbaiki

Selasa, 27 Januari 2009

Humas Otorita Batam (OB) Dendi Gustinandar mengatakan OB sudah membicarakan masalah perbaikan jembatan Tiban Kampung tersebut dengan pihak yang akan bertanggungjawab nantinya. ”Intinya, kita sudah konfirmasi mengenai perbaikan jembatan tersebut, dengan segera akan dilakukan perbaikan,” katanya. Dia juga mengaku belum begitu paham tentang sistem perbaikan jembatan tersebut. ”Saya tidak tahu seperti apa perbaikan yang dilakukan nantinya, karena menyangkut masalah teknis. Apakah perbaikan total ataupun perbaikan kerusakaan saja, tapi yang pasti jembatan tersebut akan dikembalikan ke kondisi semula,” tambah Dendi. Ketika ditanya kapan dan berapa lama proses perbaikan itu nantinya, Dendi mengatakan belum tahu pasti, tapi dari informasi yang didengarnya paling lama satu setengah bulan ke depan proses perbaiakan akan dilakukan.”Ya, kita tunggu saja, kapan waktu perbaikannya,” pungkasnya. (cr4)

Batam Pos

Pemko-OB Belajar Tangani Limbah ke Bogor

Minggu, 25 Januari 2009

Limbah Industri Jadi Bahan Pembuat Semen Pada 19-22 Januari lalu, Bapedal Kota Batam bersama Otorita Batam melakukan kunjungan ke sejumlah pusat pengolahan limbah di Bogor dan Serpong. Empat wartawan cetak termasuk Batam Pos ikut dalam rombongan. Berikut catatannya. Mendengar kata limbah industri, tentunya yang terbersit di benak kebanyakan orang adalah kotoran dan zat berbahaya yang tak berguna. Namun ternyata, dengan sederet tehnologi modern limbah industri jenis bahan berbahaya dan beracun (B3) masih bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Hal itulah yang saat ini sedang dipelajari oleh tim pengelola limbah industri dari pemerintah di Kepri. Baca selengkapnya...

Batam Pos

FTZ BBK setelah Di-launching Presiden (2-Habis)

Sabtu, 24 Januari 2009

Berharap Buruh Ikut Sejahtera Tujuan Free Trade Zone (FTZ) tak lain untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya ke Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Dengan investasi masuk, akan menyerap tenaga kerja dan mengubur kemiskinan. Efeknya, kehidupan masyarakat akan sejahtera. Akankan pekerja yang digaji jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) sejahtera dengan menyandang status FTZ? Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Asuransi Penumpang Picu Reaksi
Sabtu, 24 Januari 2009

Hearing Komisi I Berlangsung Alot
BATAM, TRIBUN- Polemik dalam tubuh Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) berlanjut ke DPRD Batam. Dalam hearing berlangsung alot dengan Komisi I Jumat (23/1), pembahasan meluas Kasus ke penyahlanggunaan SK Ketua OB Batam Nomor 109/KTPS/KA/XII/2007 dan SK Nomor 79/KPTS/KA/III/2008.
Sejumlah LSM menyebut kedua SK tersebut telah disalahgunakan oknum-oknum tertentu untuk menguntungkan diri. Pasalnya, SK 109 yang seharusnya dipungut untuk pemeliharaan fasilitas Bandar Udara Hang Nadim disinyalir masuk dalam kantong oknum-oknum tertentu.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

FTZ BBK setelah Diluncurkan Presiden (1)

Jumat, 23 Januari 2009

Masih Menunggu 13 Peraturan Lagi, Baru Jalan Walaupun launching Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun, (BBK) dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 19 Januari 2009 di Batam, dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2003 secara resmi dinyatakan dicabut, namun FTZ masih mengambang. Penerapannya masih banyak menunggu intruksi dari pusat berupa peraturan menteri. Baca selengkapnya...

Batam Pos

OB Diminta Sediakan Lahan

Jumat, 23 Januari 2009

BATAM (BP) - Pengajar dan ratusan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Nongsa di tahun ajaran (TA) 2009 ini masih tetap menumpang belajar di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 8 di Kecamatan Nongsa. Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Batam Supandi Arim, Kamis (22/1) menyebutkan, saat ini pembangunan gedung sekolah tingkat SMA atau SMK sederajat bukan lagi wewenang Pemda tingkat II, tapi telah menjadi wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov). Baca selengkapnya...

Antara News

GOSSE: FTZ BUKAN TEMPAT BARANG BEKAS SINGAPURA

Batam, 22/1 (ANTARA) - Wakil Ketua Kadin Kepulauan Riau (Kepri) Bidang Perdagangan Abdullah Gosse mengatakan pemberlakuan daerah perdagangan bebas atau "free trade zone"/FTZ di Batam, Bintan dan Karimun, bukan untuk menjadikan tempat "pembuangan" barang bekas dari Singapura.

Oleh karena itu, impor mobil dan produk elektronik bekas, harus tetap dilarang, sedang impor dalam kondisi baru pun harus diatur dengan sistem kuota, kata Gosse di Batam, Kamis.

Ia mengatakan, sambil menunggu kelengkapan peraturan teknis, pengusaha, pemerintah dan semua pemangku kepentingan hendaknya bersama-sama membangun komitmen agar pelaksanaan FTZ berjalan dengan benar.

Dengan peraturan yang jelas dan komitmen dari Presiden untuk menindak individu aparat birokrasi yang masih bermain untuk kepentingan sendiri, ia menyatakan, perlu direalisasikan dengan penalti (penghukuman) misalnya bagi yang tetap saja melakukan pungutan liar.

Kepada warga masyarakat yang mempersepsikan akan kembali ke era berlimpah barang-barang bekas eks impor dari Singapura, ia menegaskan sesuai dengan FTZ, hanya barang-barang baru yang dibebaskan dari pajak.

Barang bekas, katanya, seperti murah, padahal lebih mahal sebab usia pakainya berbeda dengan yang baru.

Jadi, yang dapat dinikmati warga masyarakat di era FTZ adalah mendapatkan barang-barang baru dengan harga lebih murah sebab dibebaskan dari pajak impor dan bea masuk.

"Paradigma sekarang adalah barang baru yang diimpor resmi dengan sistem kuota dan harga jualnya murah. FTZ bukan untuk menjadikan BBK tempat sampah (barang bekas) Singapura," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Batam, Senin (19/1) meresmikan FTZ di BBK, dan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) 63/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Barang Mewah bagi impor mobil, produk elektronik, minuman beralkohol dan hasil tembakau di Kawasan Berikat Batam.

Yudhoyono menggantinya dengan PP 02/2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai, serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Meski demikian, menurut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pelaksanaan FTZ masih menunggu peraturan menteri keuangan tentang petunjuk pelaksanaan di lapangan untuk petugas bea cukai dan pajak,.

Ketentuan lain yang masih dinantikan adalah penetapan Badan Pengusahaan Kawasan di BBK mengenai jenis barang yang diperbolehkan dan dibatasi masuk ke wilayah FTZ BBK.

Sijori Mandiri

Pemkab Inventarisir Lahan FTZ

Kamis, 22 Januari 2009

KARIMUN - Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karimun saat ini mulai menginventarisir lahan atau wilayah yang diperuntukkan bagi pemberlakuan dan pelaksanaan Frade Trade Zone (FTZ) di Karimun. Pelaksanaan inventarisir ini berlangsung selama dua bulan, dan akan dilaporkan pada Gubernur Kepri. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Polda Lihat Ada Upaya Suap Kamis, 22 Januari 2009

Bidik Pimpinan Bandara dan OB Bagi-bagi Insentif kepada LSM BATAM, TRIBUN - Polda Kepri terus membidik adanya dugaan grativikasi atau penyuapan yang dilakukan pejabat Bandara dan Otorita Batam ke sejumlah pihak yang menyebut dirinya sebagai tim sukses untuk menaikan airport tax Bandara Hang Nadim dari Rp 13 ribu menjadi Rp 30 ribu, Maret 2007 lalu. Walau M Thamrin diinformasikan telah mencabut laporan penggelapan dengan terlapor Asron Lubis, tidak membuat penyidik Direktorat Reskrim Polda Kepri menghentikan pemeriksaan sejumlah saksi atas kasus ini. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Aida Minta Masyarakat Sukseskan FTZ

Rabu, 21 Januari 2009

-Harapan Baru Perekonomian TANJUNGPINANG- Anggota DPD RI Aida Zulaikha Ismeth Abdulah menilai bahwa dengan dilaunchingnya pemberlakuan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) oleh Presiden Soesilo bambang Yudhoyono, Senin (19/1) kemarin telah memberikan harapan besar di tengah terpuruknya perekonomian bangsa saat ini. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Kasus YLKB Cuma Dagelan

Rabu, 21 Januari 2009

Thamrin Cabut Perkara Seperti sudah diperkirakan, gembar-gembor yang diungkapkan Thamrin, mantan Bendahara Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) guna mengungkap kasus bagi-bagi duit airport tax Bandara Hang Nadim akan berakhir begitu saja. Diam-diam, Thamrin sudah mencabut laporan terhadap Sekretaris YLKB, Asron Lubis dalam kasus penggelapan uang yang katanya honorarium konsultasi dan pengawasan layanan Bandara Hang Nadim, Jumat (16/1) lalu. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Pengusaha Batam Masih Bingung

Rabu, 21 Januari 2009

Pertanyakan Kapan FTZ Efektif Kadin Minta tak Ada Kevakuman BATAM, TRIBUN - Sebagian pengusaha di Batam masih gamang, bahkan bingung, kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meresmikan berlakunya free trade zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan dinyatakan berlaku sejak Senin, 19 Januari 2009. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Lokomotif FTZ Mulai Bergerak

Selasa, 20 Januari 2009

SETELAH bertahun-tahun menunggu, akhirnya pelaksanaan dimulainya Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun diresmikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin (19/1) di kawasan mega wisata Ocarina, Batam Centre, Batam. Di tempat yang sama Presiden yang didampingi beberapa menteri, Gubernur Kepri merangkap Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK Ismeth Abdullah juga meresmikan belasan proyek di Provinsi Kepulauan Riau. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

SBY: Jangan Persulit FTZ
Selasa, 20 Januari 2009

Presiden SBY Cabut PP 63/2003

BC: Semua Gratis Masuk BBK

BATAM,TRIBUN - Berakhir sudah penantian panjang disertai perjuangan melelahkan selama 2,5 tahun sejak 25 Juni 2006. Terhitung Senin 19 Januari 2009, masyarakat Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sudah bisa menikmati free trade zone (FTZ) atau kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Semua barang bebas masuk FTZ-BBK tanpa dikenai pajak.

Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

SBY Launching FTZ BBK

Selasa, 20 Januari 2009

- PP 63 Masih Menggantung BATAM - Kawasan free trade zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) resmi di-launching oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (19/1). Selain itu, presiden juga meresmikan 17 proyek di Kepri senilai 684 Juta Dolar US plus Rp1,5 triliun di Kawasan mega wisata Ocarina, Batam Centre. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Masih Menunggu PMK

Selasa, 20 Januari 2009

BATAM-Meski senang, kalangan pengusaha belum sepenuhnya puas dengan telah diresmikannya Batam, Bintan dan Karimun (BBK) sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ). Pasalnya, FTZ BBK tidak bisa serta-merta diimplementasikan di lapangan karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Pemberlakukan FTZ Butuh Iklim Kondusif

Selasa, 20 Januari 2009

TANJUNGPINANG- Kepala Bidang Hubungan Industril Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang, Agus Guntur menghimbau kepada pengusaha dan pekerja untuk menciptakan iklim kondusif seiring dilaunchingnya kawasan Free Trade Zone (FTZ) Provinsi Kepri kemarin. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Presiden Boyong 8 Menteri

Senin, 19 Januari 2009

BATAM-Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang dijadwalkan melaunching kawasan perdagangan bebas/Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Senin (19/12) siang ini di kawasan Coastarina, Batam setidaknya juga akan memboyong delapan menteri, Kapolri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Baca selengkapnya...

Batam Today

Kewenangan OB Keluarkan Ijin Impor Daging Dicabut Deptan
Senin, 19-01-2009 19:01:55

BATAM - Kepala Bidang Peternakan Dinas Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam Sri Yunelli mengatakan, perijinan pemasukan daging ke Batam kini langsung ditangani oleh Departemen Pertanian. Hal ini ditempuh setelah adanya SK Menteri Pertanian no 60 Tahun 2008 mengantikan SK Mentan No 229 Tahun 1988 tentang pelimpahan kewenangan kepada OB pemberian perijinan impor daging.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

FTZ BBK Jangan Setengah Hati

Senin, 19 Januari 2009

BINTAN (BP)— Anggota DPRD Kepri Yudi Carsana menilai pemerintah pusat bersikap setengah hati menerapkan Free Trade Zone (FTZ) di Kepri. Bukti dari sikap setengah hati tadi, yaitu tidak dianggarkannya dana untuk mendukung FTZ di APBN, melainkan dibebankan ke APBD di Kepri.” Kalau mengharap APBD, pemerintah di Kepri saja sekarang tengah membangun pusat ibukota, seharusnya pemerintah pusat memberikan dukungan dana,” ujar Yudi, Ahad (18/1). Baca selengkapnya...

Batam Zyber Zone

Hari Ini, Presiden Kukuhkan FTZ
Senin, 19 Januari 2009

Batam (BCZ) Kegelisahan sejumlah pengusaha terhadap masa depan penerapan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun, bakal terjawab. Hari ini (19/1) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan mengukuhkan FTZ di Coastarina. ”Presiden ke Batam dalam rangka launching kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun.

Baca selengkapnya...

Batam Today

PLN Batam Dianggap Tidak Intensif Dukung Program FTZ Batam
Senin, 19-01-2009 09:33:12

BATAM- Pelayanan PT Pelina (PLN) Batam dinilai tidak sepenuhnya mendukung pengembangan investasi di Batam yang sedang digalakkan melalui pelaksanaan FTZ. Polemik yang terus terjadi dalam pelayanan PT Pelina Batam melalui kenaikan tarif yang tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan, merupakan bukti tidak intensifnya dukungan PLN Batam dalam program pengembangan investasi di Batam.

Baca selengkapnya...

Antara News

PRESIDEN ANCAM TINDAK TEGAS PENGHALANG FTZ

Batam, 19/1 (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengancam akan memberi tindakan tegas terhadap birokrat atau pihak-pihak tertentu yang menghambat pelaksanaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun.

"Saya akan beri tindakan terhadap penghalang atau oknum-oknum yang mengganggu pelaksanaan FTZ," kata Presiden ketika meresmikan pelaksanaan FTZ di Batam, Senin.

Pernyataan Presiden tersebut disambut senyuman dan tepuk tangan oleh pengusaha yang menghadiri peresmian FTZ tersebut, terutama saat Presiden menyatakan akan "membersihkan" oknum-oknum yang melakukan korupsi dan melakukan pungutan liar terhadap pengusaha. "Kalau izin bisa dipermudah, jangan dipersulit," katanya.

Presiden mengajak seluruh perangkat pelaksana FTZ perang terhadap praktek korupsi dan pungutan liar, karena akan menghambat pelaksanaan FTZ.

"Saya tidak main-main. Saya serius, sangat serius karena praktek korupsi membahayakan negara," katanya.

Presiden mengingatkan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ memberi pelayanan prima kepada pengusaha lokal maupun asing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Kalau ada oknum-oknum yang memperlambat birokrasi perijinan usaha, silahkan laporkan kepada pihak yang bertangungjawab atau laporkan langsung kepada saya. Pasti saya tindak," tuturnya.

Presiden juga mempersilahkan media massa untuk mengangkat kasus pungutan liar dan korupsi sepanjang itu tidak melahirkan fitnah. "Silahkan angkat beritanya sepanjang itu tidak fitnah," ujarnya.

Presiden mengucapkan apresiasi kepada pengusaha lokal dan asing yang berkarya di Batam, Bintan dan Karimun.

"Investasi itu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kepri dan secara nasional," katanya.

Batam Today

Ismeth: FTZ Dongkrak Investasi Sebesar 11,3 Juta Dolar US Tahun 2009 Ini
Senin, 19-01-2009 09:41:10

BATAM- Gubernur Kepri Ismeth Abdullah memperkirakan pelaksanaan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun diperkirakan akan mampu mendongkrak investasi di Provinsi Kepri. Di tahun 2009 Ismeth memprediksikan investasi di Kepri akan mampu meraih pendapatan mencapai 11,3 juta dolar US.

Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Soal Aturan Saya tak Tahu

Sabtu, 17 Januari 2009

Tipikor Mulai Periksa Agen Kapal Dugaan Penyalahgunaan SK OB BATAM, TRIBUN - Seorang staf agen pelayaran yang mengoperasikan kapalnya di Terminal Feri Batam Centre, Jumat siang (16/1) terlihat tegang ketika dimintai keterangan oleh penyidik dari Sat III Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Kepri. Pertanyaan penyidik seputar fakta dan data mengenai aturan penarikan penarikan sea port tax yang digabung dengan asuransi Jasindo. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Tak Tahu Sertifikat Alun-alun

Jumat, 16 Januari 2009

Dahlan: OB Segeralah Alihkan Aset! Wali Kota Batam Ahmad Dahlan meminta agar proses pengalihan aset-aset Otorita Batam (OB) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam secepatnya dilakukan. Hal ini terkait dengan penerapan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/ FTZ) dan kelancaran roda pemerintahan daerah. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Ocarina Tempat Launching FTZ

Jumat, 16 Januari 2009

BATAM (BP) - Kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Batam, 19 Januari mendatang, membawa beberapa agenda penting. Di antaranya launching penerapan free trade zone (FTZ) di Batam Bintan dan Karimun (BBK), serta meresmikan 17 proyek baru. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Polda Segera Periksa Keuangan OB

Jumat, 16 Januari 2009

- Kasus Aliran Airport Tax NONGSA - Dalam waktu dekat, Polda Kepri akan memeriksa Biro Keuangan Otorita Batam/OB (Badan Penguasa Kawasan Batam) terkait kasus aliran dana pajak bandara (airport tax). Upaya tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih jelas, dasar pemberian dana tersebut kepada pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB), yang berbuntut pada gugatan pemalsuan dan penggelapan. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Peresmian FTZ Jangan Tunda Lagi

Rabu, 14 Januari 2009

TANJUNGUBAN (BP) - Rencana peresmian FTZ Batam, Bintan dan Karimun (BBK) oleh Presiden SBY 19 Januari mendapatkan sambutan hangat berbagai kalangan. Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bintan Jamin Hidajat menyampaikan, bila FTZ disahkan, belasan investor siap menanamkan modal di Bintan. Baca selengkapnya...

Batam Pos

OB Tetap Rahasiakan Tim Pengawasan Bandara

Rabu, 14 Januari 2009

Pascamencuatnya kasus dugaan bagi-bagi duit kompensasi atas dukungan sejumlah pihak terhadap kenaikan tarif jasa layanan bandara (passanger services harge/PSC/airport tax) sebesar 130 persen, 2007 silam, Otorita Batam semakin tertutup. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Presiden Segera Launching FTZ

Selasa, 13 Januari 2009

Resmikan 19 Proyek Investasi di BBK Serap 12.126 Tenaga Kerja TANJUNGPINANG, TRIBUN - Meski industri di Kepri terutama Batam dan Bintan sedang menghadapi PHK besar namun sebanyak 19 investor tetap menyatakan minatnya menanamkan investasi di kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Rencananya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan 19 perusahaan yang akan resmi menjalankan proyeknya di kawasan tersebut. Presiden, Senin (19/1) mendatang. Baca selengkapnya...

Batam Pos

SBY Launching FTZ

Selasa, 13 Januari 2009

Gubkepri: Rencananya 19 Januari Menyusul kepastian penerapan wilayah perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), banyak calon Penanaman Modal Asing (PMA) dan pengusaha lokal yang memastikan untuk berinvestasi. Selama ini, mereka hanya bisa wait and see karena upaya pencabutan PP 63 tak kunjung terealisasi. Saat ini, sikap tersebut berubah 100 persen. Ketua Dewan Kawasan (DK) FTZ yang juga Gubkepri Ismeth Abdullah membenarkan hal ini. Katanya tak ada alasan lagi FTZ BBK berlama-lama diterapkan. Baca selengkapnya...

Batam Pos

OB Hentikan Bagi-bagi Duit PSC

Selasa, 13 Januari 2009

Tetap Tutupi Lima Nama Penerima Lainnya Otorita Batam menghentikan aliran dana bulanan sebesar Rp15 juta yang diakui sebagai bantuan honor untuk 10 anggota Tim Konsultasi dan Pengawasan Layanan Bandara Hang Nadim. Penghentian tersebut, diduga dipicu banyaknya sorotan masyarakat pascamencuatnya kasus bagi-bagi duit yang disinyalir sebagai kompensasi atas dukungan sejumlah pihak terhadap kenaikan tarif jasa layanan bandara (passanger services charge/PSC/airport tax) sebesar 130 persen, 2007 silam. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

SBY Resmikan FTZ BBK 19 Januari

Selasa, 13 Januari 2009

TANJUNGPINANG-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan akan meresmikan (launching) pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK), Senin (19/1) mendatang. Gubernur Kepri sekaligus Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK Ismeth Abdullah mengatakan peresmian akan dilakukan di Pantai Coastarina, Kota Batam. "Kalau nggak ada halangan Bapak Presiden akan datang untuk launching. Bersamaan dengan itu akan ada peresmian proyek-proyek baru serta beberapa proyek lama yang mau ekspansi lagi. Disamping juga akan ada peresmian dua unit kapal oleh Presiden," kata Ismeth Abdullah kepada wartawan di Tanjungpinang, Senin (12/1). Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Polda Diminta Panggil Ketua OB

Senin, 12 Januari 2009

- Terkait Penggunaan Airport Tax Nagoya - Polda Kepri dan DPRD Kota Batam harus memanggil Ketua Otorita Batam/OB (Badan Penguasa Kawasan Batam) Mustofa Widjaya dalam kasus aliran dana pajak Bandar Udara (airport tax). Jika tidak bisa selesai di Kepri, maka kasusnya akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baca selengkapnya...

Batam Pos

SK Ketua OB Dinilai Berlebihan

Senin, 12 Januari 2009

BATAM (BP) - Pembentukan Tim Konsultasi dan Pengawasan Layanan Bandara Hang Nadim yang digaji Rp1,5 juta per bulan, dinilai mubazir. Selain karena fungsi dan hasil kerjanya tak jelas, pembentukan tim itu juga terkesan dipaksakan. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Menghitung Hari Pelaksanaan FTZ di BBK (HL)
Senin, 12 Januari 2009

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla Kamis (8/1) lalu menjanjikan, Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) akan segera diterapkan selambat-lamatnya dua minggu kedepan. Dua minggu yang dijanjikan adalah batas waktu untuk Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono menandatangani draft Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ, atau dari FTZ ke FTZ.

Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Harapan Setelah PP 63 Dicabut

Sabtu, 10 Januari 2009

WAPRES Jusuf Kalla mendesak pencabutan PP 63/2003 yang mengatur soal pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan menerbitkan peraturan pengganti dan semua kelengkapannya dalam dua minggu ke depan, sejak Kamis 1 Januari 2009, agar implementasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam bisa berjalan. Kabar itu tentu menggembirakan bagi seluruh warga Kepri. Karena itulah harapan yang sudah lama dirindukan namun selalu terbentur berbagai kepentingan sehingga eksekusinya berlarut-larut. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Mustofa Bantah ’’Uang Suap’’

Sabtu, 10 Januari 2009

KETUA Otorita Batam Mustofa Widjaja, membenarkan adanya SK pemberian bantuan honor tim konsultasi dan pengawasan layanan Hang Nadim, masing-masing Rp1,5 juta, potong pajak. Honor tersebut diberikan kepada 10 orang, termasuk tiga pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB). Menurutnya, SK tersebut memiliki dasar hukum kuat. ”Tentu saya menimbang ini dan itu. Yang pasti dasar hukumnya hingga SK itu dikeluarkan cukup banyak. Saya tak hafal,” kata Mustofa yang mengaku sedang berada di Jakarta, saat dihubungi per telepon, kemarin. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Asron Cuma Buat Laporan Lisan

Sabtu, 10 Januari 2009

TERNYATA bidang tugas tim dalam pengawasan dan advokasi terhadap pelayanan konsumen di Bandara Hang Nadim, tidak mempunyai aturan yang jelas. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB), Asron Lubis mengaku, selama ini mereka tidak pernah membuat laporan tertulis atas pengawasan yang mereka lakukan terhadap pelayanan Bandara Hang Na-dim. Menurutnya, selama ini YLKB hanya memberikan laporan lisan saja, jika ditemukan ada permasalahan pelayanan di bandara internasional tersebut. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

OB Tak Mau Serahkan Gamma Ray ke BC

Jumat, 09 Januari 2009

Pemeriksaan Lambat, Barang Menumpuk di Pelabuhan BATAM CENTRE- Banyaknya keluhan pengusaha importir tentang tertahannya barang mereka oleh Bea Cukai (BC) lebih disebabkan oleh manualnya pemeriksaan yang dilakukan BC. Dengan demikian, setiap kontainer yang masuk ke pelabuhan, BC terpaksa memeriksa dengan cara membongkar satu persatu. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Janji FTZ Efektif 2 Pekan Lagi

Jumat, 09 Januari 2009

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjamin pelaksanaan Free Trade Zone Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK) akan jalan terus dan tidak akan dihentikan. Beragam kendala yang mengganjal akan segera dibereskan sehingga FTZ BBK bisa efektif berlaku paling lambat dua pekan lagi. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

OB Akui Pengurus YLKB Dapat Honor

Jumat, 09 Januari 2009

- Dari Airport Tax BATAM CENTRE - Pihak Otorita Batam (OB) tidak menampik adanya pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) mendapat aliran dana dari pajak Bandar Udara (airport tax). Namun, dana dimaksud bukan sogokan, melainkan sebagai honor rutin. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Dishub dan OB Perlu Komunikasi

Jumat, 09 Januari 2009

Masalah Bus Bandara BATAM CENTRE- Berlarutnya persoalan bus bandara tak akan selesai jika pihak terkait masih terus melempar kesalahan. Untuk itu, perlu komunikasi yang instens tanpa harus memojokkan salah satu pihak agar pengoperasian bus bandara tidak lagi terkesan setengah hati. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Wapres Umumkan Pengganti PP 63

Jumat, 09 Januari 2009

Menkeu Ditugasi Beri Nomor TANJUNGPINANG (BP) - Penantian panjang menunggu penerapan FTZ di wilayah Batam, Bintan dan Karimun (BBK) akhirnya membuahkan hasil. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa pemerintah telah menetapkan pengganti Peraturan Pemerintah (PP) 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Batam. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Fachry Agusta Sebut Dua Pejabat Bandara

Jumat, 09 Januari 2009

Polda Periksa Thamrin Kasus dugaan bagi-bagi duit pascakenaikan tarif layanan jasa penumpang (passanger service charge/PSC/airport tax) Bandara Hang Nadim memasuki babak baru. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) Fachry Agusta mengungkapkan, ada dua pejabat Bandara Hang Nadim, ikut menerima uang sebagai kompensasi atas dukungan mereka terhadap kenaikan airport tax di bandara internasional tersebut. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Itu Honor Pengawasan di Bandara Hang Nadim

Kamis, 08 Januari 2009

YLKB Ditunjuk Resmi oleh OB BATAM, TRIBUN - Laporan penggelapan yang dibuat M Thamrin ke Polda Kepri atas nama Asron Lubis disesalkan seluruh pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB). Pengurus beranggapan dana tersebut diambil bukan peruntukan pribadi melainkan untuk kelangsungan operasional YLKB. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Harry Minta Menkeu Diganti

Kamis, 08 Januari 2009

FTZ Terus Terganjal TANJUNGPINANG-Setelah kalangan pengusaha dan pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan pedas terhadap pemerintah pusat atas molornya perealisasian FTZ BBK, kemarin giliran anggota DPR RI dari Dapil Kepri, Harry Azhar Azis yang mengeluarkan pernyataan tegas. Bahkan ia meminta agar Presiden mengganti Menkeu Sri Mulyani karena dinilai kurang serius mensukseskan FTZ BBK. Baca selengkapnya...

Batam Today

Soal Dana "Konsultasi" OB, Thamrin Beri Keterangan di Mapolda Kepri
Kamis, 08-01-2009 19:00:49

BATAM - Sebagai saksi korban dan saksi pelapor, Thamrin, yang melaporkan Asron Lubis, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) pada Selasa (6/1/2009) lalu, memebrikan keterangan kepada polisi, Kamis (8/1/2009).

Baca selengkapnya...

Batam Pos

Bagi-bagi Duit PSC Pakai SK Ketua OB
Kamis, 08 Januari 2009

OB Tutupi Penerima Dana Konsultasi

Dugaan bagi-bagi duit pascakenaikan tarif layanan jasa penumpang (passanger service charge/PSC/airport tax) Bandara Hang Nadim sebesar 130 persen, 2007 silam, terasa makin kuat. Dengan dalih meningkatkan mutu pelayanan, Otorita Batam mengalokasikan dana sebesar Rp180 juta untuk 10 orang yang tak jelas betul fungsi dan tugasnya.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

Airport Tax Mengalir ke Oknum YLKB
Rabu, 07 Januari 2009

Fachri: Itu Honor Pengawasan

Kenaikan tarif layanan jasa penumpang (passanger service charge/PSC/airport tax) Bandara Hang Nadim dari Rp13 ribu menjadi Rp30 ribu per penumpang, disinyalir sarat nuansa kepentingan. Pihak-pihak yang tadinya berseberangan, tiba-tiba mendukung kebijakan OB menaikkan PSC sebesar 130 persen yang berlaku sejak 15 Desember 2007 lalu.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

UU FTZ Terancam Dicabut
Rabu, 07 Januari 2009

Pemerintah Akan Perkuat KEK
Pemerintah berencana mencabut UU Nomor 36 Tahun 2000, payung hukum tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas (free trade zone/FZT). Namun demikian, daerah yang sudah terlanjur ditetapkan FTZ statusnya akan tetap dipertahankan hingga masa FTZ berakhir.

Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Tak Wajib Beli Asuransi di Pelabuhan

Rabu, 07 Januari 2009

BATAM, TRIBUN- Asuransi sebesar 1 dolar Singapura yang selama ini yang dikenakan kepada penumpang setiap membayar seaport tax, menurut Sekretaris Komisi III DPRD Batam Onward Siahaan bukan suatu keharusan. Sebab, tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang itu. Baca selengkapnya...

Batam Zyber Zone

Dahlan: Objek Wisata Tidak Perlu Mewah

Selasa, 6 Januari 2009 | 08:22:35

Batam (BCZ) Pengungsian Camp Vietnam merupakan salah satu objek wisata yang masuk dalam Visit Batam 2010 yang terletak di Galang itu mulai dibenahi. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Deflasi Batam Tertinggi Se-Sumatera

Selasa, 06 Januari 2009

JAKARTA (BP) - Tingkat inflasi di Batam ternyata relatif terkendali meskipun krisis perekonomian masih menggejala. Bahkan pada Desember lalu, Batam mengalami deflasi atau periode dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Meski bukan deflasi yang tertinggi dibanding kota-kota di seluruh Indonesia, namun angka deflasi di Batam adalah yang tertinggi diantara kota-kota di Sumatera. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Batam Minta Komitmen yang Jelas dari Pusat

Selasa, 06 Januari 2009

Kadin Soal Status FTZ Secara de jure Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sudah Free Trade Zone (FTZ). Namun, sampai saat ini belum jelas pelaksanaan FTZ tersebut, terlebih lagi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Batam belum dicabut. Akibatnya, sampai kini status FTZ Batam belum jelas-jelas juga. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Siswa Gratis Naik Pompong

Selasa, 06 Januari 2009

Pemko Batam Tanggung Biaya Anak Pulau Dahlan Serahkan Bantuan ke Korban Puting Beliung BATAM, TRIBUN- Anak-anak sekolah antar pulau di wilayah kecamatan Galang tidak perlu lagi membayar biaya transportasi saat pergi ke sekolah. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, telah memerintahkan Camat Galang dan Lurah se-kecamatan Galang untuk mendata anak-anak yang pergi ke sekolah dengan menggunakan pompong agar biaya transportasi ditanggung pemerintah. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Kami Selidiki Asuransi Penumpang

Selasa, 06 Januari 2009

Polda Kepri Cium Indikasi tak Beres BATAM,TRIBUN-Diam-diam, Polda Kepri mulai menyelidiki penerapan asuransi kepada penumpang kapal internasional. Satuan III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kepri mencium indikasi permainan dalam masalah ini. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Wako Beri Bantuan Uang dan Material

Selasa, 06 Januari 2009

BATAM (BP) - Hingga kemarin, banyak bantuan yang mengalir bagi warga yang terkena musibah puting beliung di RT 01-02 RW II, Tangjungkertang, Galang. Wali Kota Batam Ahmad Dahlan pun turut memberikan bantuan berupa uang dan beberapa material bangunan, seperti seng dan kayu. Baca selengkapnya...

Antara News

BEA DAN CUKAI KURANG RESPON FTZ

Tanjungpinang, 6/12 (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR, Harry Azhar Azis menilai Ditjen Bea dan Cukai kurang merespon kebijakan pemerintah yang menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ).

"Bea dan Cukai berkeras memandang FTZ itu semacam penyeludupan yang dilegalkan. Itu sama saja menghina undang-undang," kata Harry yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR.

Dia menyatakan, FTZ diatur berdasarkan UU nomor 44/2007. Itu merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang dilindungi undang-undang sehingga semua pihak, termasuk aparat Bea dan Cukai wajib melaksanakannya.

"Jangan gara-gara kelemahan aparat itu (Bea dan cukai) sehingga peraturan tidak dilaksanakan," ujarnya.

Kebijakan ekonomi berupa FTZ telah dilaksanakan di Amerika, hasilnya menguntungkan negara dan masyarakat.

"Teori FTZ itu melekat dengan kebijakan menurunkan tarif untuk menumbuhkan transaksi ekonomi sehingga menghasilkan pendapatan bagi negara. Roda perputaran ekonomi bergerak cepat," ujarnya.

Harry menyatakan, kemungkinan terjadi benturan hukum antara aparat yang melaksanakan FTZ dengan pihak Bea dan Cukai.

Benturan hukum itu terjadi apabila aparat Bea dan Cukai menangkap barang bebas pajak yang keluar dari wilayah khusus ekonomi Batam, Bintan dan Karimun.

"Barang yang dikirim dari Batam menuju Bintan saja ditangkap. Termasuk dari Bintan menuju Tanjungpinang, yang bukan wilayah FTZ juga akan ditangkap," katanya.

Harry merasa aneh dengan kinerja aparat Bea dan Cukai jika tetap memandang FTZ sebagai penyeludupan yang dilegalkan, karena barang-barang yang keluar/masuk dari Singapura menuju Bintan dan Batam tidak ditangkap.

"Itu unik dan perlu diselidiki," katanya.

Harry mengatakan, hingga sekarang FTZ belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63/2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat Batam.

"FTZ sudah memasuki wilayah eksekutif karena undang-undangnya sudah disahkan," katanya.

Batam Pos

Buat Kamp Vietnam seperti Acropolis

Selasa, 06 Januari 2009

Visit Batam 2010 BATAM (BP) - Tahun 2009, menjadi tahun persiapan terakhir bagi Pemerintah Kota Batam dalam menghadapi Visit Batam 2010 mendatang. Salah satu tujuan wisata pertama yang akan diperkenalkan ke dunia internasional, yakni Kamp Sinam, eks pengungsi Vietnam di Pulau Galang. ”Tahun ini kita mulai menjual daerah ini sebagai tempat wisata bersejarah ini ke dunia internasional,” ujar Wali Kota Batam Ahmad Dahlan di Information Center Perawatan Sinam, Pulau Galang, Senin (5/1) kemarin. Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

Ismeth Khawatir Investor Tak Percaya Lagi
Senin, 05 Januari 2009

BATAM- Ketua Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (BBK), Ismeth Abdullah khawatir investor tak percaya lagi dengan program FTZ BBK. Pasalnya FTZ BBK yang dipayungi oleh Undang-Undang hingga kini belum dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada para investor. Menurut Ismeth meskipun FTZ BBK telah dipayungi oleh Undang-Undang, namun karena hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2003 tentang PPN dan PPnBM masih diberlakukan di Batam, maka dengan sendirinya UU FTZ tersebut jadi tidak berarti apa-apa.

Baca selengkapnya...

Sijori Mandiri

FTZ Harus Segera Diterapkan Utuh
Senin, 05 Januari 2009

Lagoi dan Lobam Stagnan BINTAN-Kegiatan investasi industri kepariwisataan di Lagoi dan manufaktur di kawasan industri Lobam, Kabupaten Bintan mengalami stagnan akibat terkena dampak krisis global. Kondisi itu diperburuk lagi dengan habisnya masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 60/2005. Guna mengantisipasi kondisi investasi yang lebih parah, maka Dewan Kawasan (DK) Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) diminta untuk segera mendesak pemerintah pusat melaunching FTZ BBK.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

Pelabuhan Taman Bunga Jadi Pelabuhan Bebas

Senin, 05 Januari 2009

Muatan Dibawa ke Kawasan FTZ Sebagai daerah yang ditetapkan menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan ketentuan FTZ Enclave di sebagian Pulau Karimun, Pemerintah daerah (Pemkab) Karimun masih harus menyiapkan sarana dan pra sarananya. Karena, salah satu untuk hal melaksanakan perdagangan bebas, terlebih dulu pelabuhan bebas yang lengkap dengan fasilitasnya. Baca selengkapnya...

Batam Pos

Gubkepri Adukan Menkeu ke Wapres

Senin, 05 Januari 2009

Tak Ingin Dibilang Jual Kecap soal FTZ Ketua Dewan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (DK FTZ), Ismeth Abdullah mengaku bosan dengan janji-janji Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terkait realisasi penerapan FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Ia menuding kesibukan Menkeu sebagai faktor utama lambatnya penerapan kawasan perdagangan bebas di BBK. Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Berlaku Tujuh Hari
Senin, 05 Januari 2009

Kupon Seaport Tax
PEMBERLAKUKAN asuransi pribadi bagi penumpang ke Singapura dan Malaysia merupakan asuransi kecelakaan selama di Singapura dan Malaysia. Hanya saja berlaku selama tujuh hari terhitung keluar negeri.

Baca selengkapnya...

Tribun Batam

Asuransi Penumpang Mencuat
Senin, 05 Januari 2009

Warga Bingung Prosedur Klaim

BATAM, TRIBUN-Setiap penumpang kapal ke Singapura dikenakan biaya asuransi sebesar Rp 1 dolar Singapura. Namun para penumpang mengaku bingung untuk mengklaim seandainya terjadi kecelakaan.
Asuransi tersebut wajib ditanggung penumpang. Karena pembayarannya berbarengan pembayaran seaport tax sebesar 6 dolar Singapura. Jadi total biaya yang ditanggung penumpang sebesar 7 dolar Singapura.

Baca selengkapnya...

Batam Pos

Visit Batam, Jual (Potensi) Batam

Minggu, 04 Januari 2009

Tahu tidak, sejak Juli 2008, Batam meluncurkan program Visit Batam 2010, motto yang diusung Experience It… Berhasilkah? Saat ini, wisata memang menjadi potensi yang sangat penting digarap, multiplyer effect yang ditimbulkannya sangat mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sini, mulai taksi hingga pengojek, rumah makan hingga restoran, penginapan hingga hotel berbintang mampu digairahkan. Baca Selengkapnya...

Batam Pos

Pusat Informasi Pariwisata Tak Berfungsi

Minggu, 04 Januari 2009

BATAM (BP) - Meski sudah dibentuk sejak dua tahun lalu, Pusat Informasi Pariwisata Batam yang diberi nama Batam Information Tourism Center (Batic) di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, tidak berfungsi maksimal. Kantor yang seharusnya menjadi gerbang informasi bagi turis yang datang ke Batam lebih sering tutup daripada buka. Baca Selengkapnya....